Menggugat Istilah Subsidi Migas

Kalau Tuan A mempunyai penerimaan Rp 10 juta dan pengeluaran Rp 4 juta, berapa saldo keuangannya? Tentu saja Tuan A mempunyai surplus sebesar Rp 6 juta. Bagaimana kalau istilah "pengeluaran" Rp 4 juta tersebut kemudian diganti dengan istilah "subsidi", apakah hasilnya akan lain? Hasilnya tentu saja akan sama: dengan penerimaan Rp 10 juta dikurangi "subsidi" Rp 4 juta maka menghasilkan surplus Rp 6 juta.

 Tetapi, apabila istilah "pengeluaran" yang sudah diganti dengan "subsidi" tersebut dibaca tersendiri/terisolasi, maka kata "subsidi" di sini dapat memberi arti yang berbeda (dari pengeluaran). Apabila kita mendengar Tuan A memberi subsidi sebesar Rp 4 juta, maka kita berkhayal, Tuan A ada mengeluarkan uang tunai (dan mengalami defisit) sebesar Rp 4 juta. Padahal, semuanya tidak ada yang berubah karena pergantian istilah dari "pengeluaran" menjadi "subsidi": Tuan A masih tetap mempunyai surplus Rp 6 juta (penerimaan Rp 10 juta dikurangi pengeluaran ("subsidi") sebesar Rp 4 juta).

 Nah, kesan ini yang juga terjadi di masyarakat Indonesia ketika mendengar istilah Subsidi Migas. 

 Apabila pemerintah mengatakan ada Subsidi Migas sebesar Rp 173 triliun (RAPBN 2013), maka kita semua berkhayal bahwa pemerintah ada mengeluarkan uang tunai (sehingga terjadi defisit) sebesar Rp 173 triliun tersebut.

 Padahal, pemerintah masih mempunyai penerimaan dari sektor migas sebesar Rp 237 triliun (RAPBN 2013) yang tidak pernah disebut-sebut. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya mempunyai surplus dari sektor Migas (bukan defisit seperti terkesan dari kata "subsidi") sebesar  Rp 64 triliun. As simple as that!

Istilah "subsidi" Migas sudah sedemikian misleading dan membuat bodoh masyarakat karena mempercayai subsidi migas sama dengan defisit migas.

 Semoga dengan penjelasan ini kita semua menjadi sadar bahwa penggunaan istilah subsidi Migas adalah salah kaprah, dan menolak penggunaan istilah tersebut di dalam APBN.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Ini Alasannya Mengapa Petani Menjadi Miskin Dalam Jangka Panjang

Image
Pada tulisan sebelumnya dengan judul “Ini Alasannya Mengapa Ekonomi Pertanian Terpuruk Untuk Jangka Panjang” (lihat: http://bit.ly/1D9RMum ) dijelaskan bahwa produktivitas sektor pertanian, yaitu output per hektar, pada prinsipnya stagnan dari tahun ke tahun, bahkan cenderung menurun, kecuali ada terobosan inovasi teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman secara signifikan. Dan biasanya inovasi teknologi dimaksud memerlukan waktu yang panjang, dan setelah itupun peningkatan produktivitas akan stagnan lagi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) produktivitas padi selama periode 1993-2013 (= 20 tahun) hanya naik 0,82 persen rata-rata per tahun. Lihat kolom D, baris 21, tabel 1. Tabel 1: Produktivitas Produksi Tanaman Padi Indonesia versus Inflasi: 1993-2013 Sumber: BPS - diolah Peningkatan produktivitas ini sangat penting bagi petani karena pendapatan (nominal) petani akan meningkat sebesar peningkatan produktivitas tersebut (dengan asumsi luas l...
Read more

Akankah Sejarah Berulang Lagi?

Menjelang berakhirnya sepuluh tahun berkuasa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang dikenal dengan sapaan SBY, menjadi pusat sasaran kritik dan kekecewaan masyarakat luas, termasuk pengamat ekonomi, pengamat sosial, pengamat politik, serta kalangan media, khususnya terkait program pembangunan ekonomi yang dijalankannya yang dianggap banyak pihak telah mengalami kegagalan dalam memerangi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial (ketimpangan). Tajuk Rencana di Harian Kompas (halaman 6) pada 4 April 2014 menurunkan tulisan dengan judul “Ketimpangan dan Ironi Pembangunan” yang pada intinya menyoroti kegagalan pembangunan ekonomi kita selama 10 tahun terakhir ini. Bahkan di dalam Tajuk Rencana tersebut dikatakan dengan tegas strategi pembangunan pemerintah yang dikenal dengan pro growth, pro poor, pro job hanya slogan belaka. Sangat ironis sekali. Gegap gempita pujian dan pujaan, serta harapan besar pada 10 tahun yang lalu kini berubah drastis menjadi kritikan pedas, kek...
Read more

Target Penerimaan Pajak 2015 Tidak Tercapai, Pertumbuhan Ekonomi Q2 2015 Melemah

Image
Tulisan ini merupakan bagian 2 dari tulisan berserial yang diambil dari makalah “Anomali Perpajakan Indonesia: Perpajakan dan Pertumbuhan Ekonomi 2015” yang saya sampaikan pada seminar nasional yang diselenggarakan oleh Kwik Kian Gie School of Business pada 16 Juni 2015. Baca juga Bagian 1: Perpajakan dan Kebijakan Fiskal: ‘Blunder’ APBNP 2015, http://bit.ly/1fm2ZPl Pemerintah menetapkan target penerimaan pajak (tanpa PPh Migas) 2015 naik 38,69 persen dari realisasi penerimaan pajak 2014. Kita bertanya-tanya apa dasar penyusunan target tersebut sehingga bisa tinggi seperti itu? Padahal kondisi ekonomi global sedang tidak menentu dan cenderung melemah. Harga komoditas yang merupakan andalan ekspor Indonesia juga belum membaik. Nilai Rupiah juga masih mengalami tekanan akibat kemungkinan penaikan suku bunga AS, yang cepat atau lambat pasti akan terjadi, yang dapat memicu dolar AS keluar dari emerging market termasuk Indonesia. Mengingat kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti diga...
Read more