Menggugat Istilah Subsidi Migas

Kalau Tuan A mempunyai penerimaan Rp 10 juta dan pengeluaran Rp 4 juta, berapa saldo keuangannya? Tentu saja Tuan A mempunyai surplus sebesar Rp 6 juta. Bagaimana kalau istilah "pengeluaran" Rp 4 juta tersebut kemudian diganti dengan istilah "subsidi", apakah hasilnya akan lain? Hasilnya tentu saja akan sama: dengan penerimaan Rp 10 juta dikurangi "subsidi" Rp 4 juta maka menghasilkan surplus Rp 6 juta.

 Tetapi, apabila istilah "pengeluaran" yang sudah diganti dengan "subsidi" tersebut dibaca tersendiri/terisolasi, maka kata "subsidi" di sini dapat memberi arti yang berbeda (dari pengeluaran). Apabila kita mendengar Tuan A memberi subsidi sebesar Rp 4 juta, maka kita berkhayal, Tuan A ada mengeluarkan uang tunai (dan mengalami defisit) sebesar Rp 4 juta. Padahal, semuanya tidak ada yang berubah karena pergantian istilah dari "pengeluaran" menjadi "subsidi": Tuan A masih tetap mempunyai surplus Rp 6 juta (penerimaan Rp 10 juta dikurangi pengeluaran ("subsidi") sebesar Rp 4 juta).

 Nah, kesan ini yang juga terjadi di masyarakat Indonesia ketika mendengar istilah Subsidi Migas. 

 Apabila pemerintah mengatakan ada Subsidi Migas sebesar Rp 173 triliun (RAPBN 2013), maka kita semua berkhayal bahwa pemerintah ada mengeluarkan uang tunai (sehingga terjadi defisit) sebesar Rp 173 triliun tersebut.

 Padahal, pemerintah masih mempunyai penerimaan dari sektor migas sebesar Rp 237 triliun (RAPBN 2013) yang tidak pernah disebut-sebut. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya mempunyai surplus dari sektor Migas (bukan defisit seperti terkesan dari kata "subsidi") sebesar  Rp 64 triliun. As simple as that!

Istilah "subsidi" Migas sudah sedemikian misleading dan membuat bodoh masyarakat karena mempercayai subsidi migas sama dengan defisit migas.

 Semoga dengan penjelasan ini kita semua menjadi sadar bahwa penggunaan istilah subsidi Migas adalah salah kaprah, dan menolak penggunaan istilah tersebut di dalam APBN.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Ini Alasannya Mengapa Petani Menjadi Miskin Dalam Jangka Panjang

Image
Pada tulisan sebelumnya dengan judul “Ini Alasannya Mengapa Ekonomi Pertanian Terpuruk Untuk Jangka Panjang” (lihat: http://bit.ly/1D9RMum ) dijelaskan bahwa produktivitas sektor pertanian, yaitu output per hektar, pada prinsipnya stagnan dari tahun ke tahun, bahkan cenderung menurun, kecuali ada terobosan inovasi teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman secara signifikan. Dan biasanya inovasi teknologi dimaksud memerlukan waktu yang panjang, dan setelah itupun peningkatan produktivitas akan stagnan lagi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) produktivitas padi selama periode 1993-2013 (= 20 tahun) hanya naik 0,82 persen rata-rata per tahun. Lihat kolom D, baris 21, tabel 1. Tabel 1: Produktivitas Produksi Tanaman Padi Indonesia versus Inflasi: 1993-2013 Sumber: BPS - diolah Peningkatan produktivitas ini sangat penting bagi petani karena pendapatan (nominal) petani akan meningkat sebesar peningkatan produktivitas tersebut (dengan asumsi luas l
Read more

Akankah Sejarah Berulang Lagi?

Menjelang berakhirnya sepuluh tahun berkuasa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang dikenal dengan sapaan SBY, menjadi pusat sasaran kritik dan kekecewaan masyarakat luas, termasuk pengamat ekonomi, pengamat sosial, pengamat politik, serta kalangan media, khususnya terkait program pembangunan ekonomi yang dijalankannya yang dianggap banyak pihak telah mengalami kegagalan dalam memerangi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial (ketimpangan). Tajuk Rencana di Harian Kompas (halaman 6) pada 4 April 2014 menurunkan tulisan dengan judul “Ketimpangan dan Ironi Pembangunan” yang pada intinya menyoroti kegagalan pembangunan ekonomi kita selama 10 tahun terakhir ini. Bahkan di dalam Tajuk Rencana tersebut dikatakan dengan tegas strategi pembangunan pemerintah yang dikenal dengan pro growth, pro poor, pro job hanya slogan belaka. Sangat ironis sekali. Gegap gempita pujian dan pujaan, serta harapan besar pada 10 tahun yang lalu kini berubah drastis menjadi kritikan pedas, kek
Read more

Realisasi dan Target Penerimaan Pajak 2015 dan 2016: tersandung di lubang yang sama?

Image
Target penerimaan pajak 2015 ditetapkan Rp 1.294,26 triliun pada APBN-P 2015, atau naik 31,41 persen dari realisasi penerimaan pajak 2014 yang sebesar Rp 984,90 triliun. Kenaikan yang sedemikian besarnya ini dirasakan sangat tidak masuk akal, dan mustahil dapat tercapai. Sesuai perkiraan, realisasi penerimaan pajak hingga akhir November 2015 jauh di bawah target, dan dipastikan target 2015 tidak akan tercapai. Bahkan, kekurangan (shortfall) penerimaan pajak tahun 2015 ini merupakan shortfall terbesar sepanjang sejarah, dan mengakibatkan Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito yang baru menjabat selama 10 bulan mengundurkan diri pada awal Desember 2015. Hingga akhir November 2015 (= 11 bulan), realisasi penerimaan pajak baru tercapai Rp 865 triliun, atau sekitar 66,83 persen dari target penerimaan 2015. Artinya, terjadi shortfall sekitar Rp 429,26 triliun, atau sekitar 33.17% dari target 2015. Lihat tabel di bawah ini. Perkiraan Penerimaan Pajak 2015 Dilihat dari pe
Read more