Anthony Budiawan

Sejak 2015, tahun pertama pemerintahan Jokowi–Jk menyusun APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara), target penerimaan pajak dibuat sangat tidak realistis dan mustahil tercapai. Tidak heran kalau realisasi pencapaiannya pun sangat buruk, sekitar 81,5 persen dari target untuk dua tahun terakhir ini. Di lain pihak, pemerintah tidak mau mengurangi anggaran belanjanya, sehingga memicu defisit meningkat tajam. Hal ini sebenarnya dapat dimaklumi, karena kalau anggaran belanja dikurangi maka pertumbuhan ekonomi yang lagi seret ini pasti akan lebih anjlok. Dan penerimaan pajak akan semakin terperosok. Alhasil, keuangan pemerintah merah membara alias defisit semakin membengkak, dan mendekati 3 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto), suatu angka keramat yang harus dijaga agar jangan terlewati, kalau tidak mau terkena masalah. Baca selanjutnya .....  http://bit.ly/2xLSheh

Permasalahan utama kesenjangan sosial / pendapatan bukan terletak pada sistem ekonomi politik yang tidak pro masyarakat miskin seperti yang didengungkan banyak pihak. Secara natural, pertumbuhan ekonomi akan selalu lebih dinikmati oleh para pemilik modal. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi akan selalu meningkatkan kesenjangan pendapatan ........ More reading ...... klik:  http://bit.ly/2w8egid

Kontroversi kondisi ekonomi (kuartal II) 2017 bergulir terus, khususnya terkait konsumsi masyarakat (rumahtangga). Belakangan ini banyak media memberitakan banyak pertokoan sepi pengunjung, dan mengakibatkan banyak toko tutup, misalnya seperti di glodok yang merupakan pusat perdagangan lama di Jakarta. Mereka pun berpendapat, kondisi seperti ini tentu saja disebabkan karena daya beli masyarakat melemah. .... More reading .... klik:  http://bit.ly/2vO49MU