Anthony Budiawan

Permasalahan utama kesenjangan sosial / pendapatan bukan terletak pada sistem ekonomi politik yang tidak pro masyarakat miskin seperti yang didengungkan banyak pihak. Secara natural, pertumbuhan ekonomi akan selalu lebih dinikmati oleh para pemilik modal. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi akan selalu meningkatkan kesenjangan pendapatan ........ More reading ...... klik:  http://bit.ly/2w8egid

Pemisahan Dirjen Pajak dari Kementerian Keuangan Menjadi Penting dengan Prioritas Tinggi Target penerimaan pajak 2015 ditetapkan Rp 1.294 triliun. Jumlah ini sangat tinggi sekali, atau naik 31,41 persen dari realisasi penerimaan pajak 2014. Seperti dugaan semua pihak, realisasi penerimaan pajak 2015 ternyata jauh di bawah target tersebut, yaitu  hanya Rp 1.055 triliun, atau 81,5 persen dari target Rp 1.294 triliun. Pencapaian ini bahkan merupakan salah satu yang terendah sepanjang sejarah Republik ini, dan memicu Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Sigit Priadi Pramudito mengambil keputusan kontroversial, yaitu secara ksatria mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Dirjen pada awal Desember 2015. Pertanyannya adalah, apakah pengunduran diri Dirjen Pajak tersebut memang layak? Siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kegagalan memenuhi target penerimaan pajak ini? Apakah benar Dirjen Pajak yang harus bertanggung jawab? Menurut saya, yang harus be...

Tulisan ini merupakan bagian 1 dari tulisan ber serial yang diambil dari makalah “Anomali Perpajakan Indonesia: Perpajakan dan Pertumbuhan Ekonomi 2015” yang saya sampaikan pada seminar nasional yang diselenggarakan oleh Kwik Kian Gie School of Business pada 16 Juni 2015. Pada 18 November 2014 , pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla (JKW-JK) yang baru dilantik pada 20 Oktober 2014 menaikkan harga BBM bersubsidi jenis premium (RON88) dari Rp 6.500 per liter menjadi Rp 8.500 per liter. Kenaikan harga BBM ini dilakukan ditengah-tengah anjloknya harga minyak dunia yang sudah turun lebih dari 30 persen dari harga tertingginya pada Juni 2014. Salah satu alasan dinaikkannya harga BBM jenis premium adalah untuk mengurangi atau menghapus “subsidi” BBM yang dikatakan memboroskan uang negara lebih dari Rp 300 triliun. Desakan untuk menghapus “subsidi” BBM dan menaikkan harga BBM jenis premium datang dari segala penjuru, termasuk dari para pengusaha dan asosiasinya seperti KADIN dan ...