Anthony Budiawan

Perihal Aset Negara Dan Potensi Pembodohan Publik Semoga informasi menyesatkan bahkan berpotensi membodohi publik terkait Aset Negara yang tembus Rp10.000 triliun bisa diluruskan. Kecuali Kementerian Keuangan memang tidak mengerti tentang hal ini. Semoga tulisan ini bisa menjadi masukan. Ikuti di Political Economy and Policy Studies (PEPS) :  https://peps.co.id/58/

Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, pendapatan negara ditetapkan Rp 1.750,3 triliun dan belanja negara ditetapkan Rp 2.080,5 triliun, sehingga terjadi defisit Rp 330,2 triliun atau 2,41 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto). Di dalam penyusunan APBN 2017 tersebut pemerintah mengasumsikan: 1. Pertumbuhan ekonomi 2017: 5,1persen 2. Kurs rupiah: Rp 13.300 per dolar AS 3. Inflasi: 4 persen 4. Harga minyak mentah: 45 dolar AS per barel Target pertumbuhan ekonomi 2017 yang ditetapkan 5,1 persen sungguh sangat mengejutkan. Angka ini lebih rendah dari asumsi pertumbuhan ekonomi di APBN-Perubahan 2016 yang sebesar 5,2%. Dan angka ini juga tidak jauh lebih tinggi dari realisasi pertumbuhan selama 3 kuartal (Januari – September) 2016. Ada apa dengan pemerintah, kok sangat pesimistis? Bukankah Tax Amnesti (TA) sangat sukses, yang katanya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan? Bukankah dana repatriasi yang ratusan triliun akan mendongkrak inv...

Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, pendapatan negara ditetapkan Rp 1.750,3 triliun dan belanja negara ditetapkan Rp 2.080,5 triliun, sehingga terjadi defisit Rp 330,2 triliun atau 2,41 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto). Di dalam penyusunan APBN 2017 pemerintah mengasumsikan: 1. Pertumbuhan ekonomi 2017: 5,1persen 2. Kurs rupiah: Rp 13.300 per dolar AS 3. Inflasi: 4 persen 4. Harga minyak mentah: 45 dolar AS per barel Target APBN 2017 tersebut di atas terlihat terlalu optimistis. Dari total target pendapatan negara sebesar Rp 1.750,3 triliun, sumber pendapatan yang berasal dari pajak dalam negeri (artinya tidak termasuk pajak perdagangan: bea masuk dan bea keluar) ditetapkan Rp 1.464,8 triliun. Kalau dibandingkan dengan APBN-Perubahan 2016 yang sebesar Rp 1.355,2 triliun, maka pendapatan pajak 2017 ini hanya naik 8,1 persen saja. Tetapi kalau dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak 2016 yang diperkirakan hany dapat mencapai Rp 1.100 tri...

Pembahasan APBN selalu menarik perhatian banyak pihak termasuk media massa, pengusaha dan politikus. Ketika defisit pada APBN meningkat (yang diartikan sebagai ruang gerak fiskal menjadi sempit) maka anggaran belanja, khususnya belanja “subsidi” BBM menjadi sorotan utama. Hal ini juga terjadi pada pembahasan APBN 2015 kali ini. APBN 2015 diperkirakan akan membukukan defisit Rp 257,57 triliun, atau 2,32 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto), yang artinya cukup mengkhawatirkan karena mendekati batas maksimum defisit yang dibolehkan secara peraturan, yaitu 3 persen dari PDB. Presiden SBY pun mendapat tekanan dari berbagai kalangan untuk menaikkan harga BBM agar dapat mengurangi belanja “subsidi” BBM serta defisit anggaran 2015. Di lain pihak, meskipun defisit 2015 membengkak hingga 2,32 persen dari PDB, tetapi anggaran belanja pemerintah di sektor investasi, misalnya barang modal atau barang strategis lainnya seperti pembangunan infrastruktur, dirasa masih sangat kurang. Padaha...

Setiap tahun pemerintah harus menyusun rencana keuangan yang disebut Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang harus disetujui oleh DPR, dan kemudian disahkan menjadi UU APBN. APBN diharapkan berlaku selama satu tahun penuh, dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Tetapi, pada kenyataannya pemerintah selalu melakukan revisi, atau perubahan, terhadap APBN tersebut di tengah-tengah tahun berjalan. APBN diposisikan seolah-olah sangat strategis sehingga menarik perhatian masyarakat luas. Seolah-olah APBN menjadi faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Padahal, yang terjadi adalah sebaliknya. Pemerintah harus memperkirakan (disebut asumsi) pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu, berikut parameternya seperti nilai tukar rupiah, inflasi, atau suku bunga. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut pemerintah baru dapat mengira-ngira berapa pendapatan yang dapat diperoleh. Setelah tahu perkiraan pendapatan, maka pemerintah baru dapat merencanakan anggaran belanjanya. Yang perlu dip...