Politik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembahasan APBN selalu menarik perhatian banyak pihak termasuk media massa, pengusaha dan politikus. Ketika defisit pada APBN meningkat (yang diartikan sebagai ruang gerak fiskal menjadi sempit) maka anggaran belanja, khususnya belanja “subsidi” BBM menjadi sorotan utama.

Hal ini juga terjadi pada pembahasan APBN 2015 kali ini. APBN 2015 diperkirakan akan membukukan defisit Rp 257,57 triliun, atau 2,32 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto), yang artinya cukup mengkhawatirkan karena mendekati batas maksimum defisit yang dibolehkan secara peraturan, yaitu 3 persen dari PDB. Presiden SBY pun mendapat tekanan dari berbagai kalangan untuk menaikkan harga BBM agar dapat mengurangi belanja “subsidi” BBM serta defisit anggaran 2015.

Di lain pihak, meskipun defisit 2015 membengkak hingga 2,32 persen dari PDB, tetapi anggaran belanja pemerintah di sektor investasi, misalnya barang modal atau barang strategis lainnya seperti pembangunan infrastruktur, dirasa masih sangat kurang. Padahal, belanja barang modal dan pembangunan infrastruktur diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian nasional. Oleh karena itu, upaya untuk mengalihkan belanja “subsidi” BBM ke belanja barang modal atau infrastruktur, atau program-program prioritas lainnya menjadi semakin besar. Benarkah pada praktiknya pengalihan pos belanja dapat dengan mudah terjadi?

Subsitusi Pos Belanja: Retorika Politik?
Berdasarkan data historis, penurunan belanja “subsidi” BBM akibat kenaikan harga BBM tidak serta merta membuat belanja barang modal atau infrastruktur naik. Sebagai contoh, realisasi defisit pada anggaran 2008 hanya Rp 4,12 triliun saja, atau 0,08 persen dari PDB (lihat tabel 1). Padahal, defisit APBN 2008 dianggarkan sebesar Rp 73,30 triliun, atau 1,70 persen dari PDB (lihat tabel 2). Penurunan defisit ini terjadi karena ada kenaikan harga BBM tahun 2008 yang membuat belanja “subsidi” BBM secara relatif turun drastis. Dan, penurunan belanja “subsidi” BBM tahun 2008 ini ternyata tidak dialokasikan ke belanja lainnya, sehingga dampak kenaikkan harga BBM hanya menyebabkan total defisit anggaran turun secara drastis juga, yaitu turun dari rencana Rp 73,30 triliun menjadi Rp 4,12 triliun. Dalam kasus ini, ruang gerak fiskal sebetulnya sangat leluasa untuk dapat meningkatkan belanja barang modal dan infrastruktur. Tetapi, nyatanya hal tersebut tidak terjadi. Padahal, alasan kenaikan harga BBM pada tahun 2008 sama seperti alasan saat ini, yaitu, “subsidi” BBM tahun 2008 sangat besar sehingga menyebabkan ruang gerak fiskal menjadi sangat sempit, dan, oleh karena itu, harga BBM harus dinaikkan untuk mengurangi belanja “subsidi” BBM serta meningkatkan belanja barang modal. Faktanya, sekali lagi, hal tersebut tidak terjadi.

Tabel 1: Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara 2007 - 2013













Tabel 2: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2007 - 2013
Pada tahun 2009, ketika ruang gerak fiskal menjadi sangat leluasa akibat dua kali kenaikan harga BBM tahun 2008, pemerintah SBY ketika itu lebih memilih menurunkan harga BBM serta menganggarkan defisit tahun 2009 hanya 1 persen dari PDB. Kebijakan strategis dan populis yang diambil menjelang pemilu 2009 tersebut berhasil membawa SBY terpilih kembali menjadi presiden RI untuk kedua kalinya.

Begitu juga pada 2010 dan 2011, realisasi defisit anggaran lebih rendah dari yang dianggarkan. Tetapi, penurunan defisit ini ternyata tidak membuat anggaran belanja barang modal dan infrastruktur naik. Penurunan defisit tahun 2010 dari anggaran Rp 98 triliun (1,6 persen dari PDB) menjadi realisasi Rp 46,8 triliun (0,73 persen dari PDB) tidak dialihkan ke belanja program lainnya. Apakah wacana kenaikan harga BBM kali ini dapat dialihkan ke belanja “produktif” lainnya? Mari kita tunggu tanggal mainnya.

--- 000 ---


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Ini Alasannya Mengapa Petani Menjadi Miskin Dalam Jangka Panjang

Image
Pada tulisan sebelumnya dengan judul “Ini Alasannya Mengapa Ekonomi Pertanian Terpuruk Untuk Jangka Panjang” (lihat: http://bit.ly/1D9RMum ) dijelaskan bahwa produktivitas sektor pertanian, yaitu output per hektar, pada prinsipnya stagnan dari tahun ke tahun, bahkan cenderung menurun, kecuali ada terobosan inovasi teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman secara signifikan. Dan biasanya inovasi teknologi dimaksud memerlukan waktu yang panjang, dan setelah itupun peningkatan produktivitas akan stagnan lagi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) produktivitas padi selama periode 1993-2013 (= 20 tahun) hanya naik 0,82 persen rata-rata per tahun. Lihat kolom D, baris 21, tabel 1. Tabel 1: Produktivitas Produksi Tanaman Padi Indonesia versus Inflasi: 1993-2013 Sumber: BPS - diolah Peningkatan produktivitas ini sangat penting bagi petani karena pendapatan (nominal) petani akan meningkat sebesar peningkatan produktivitas tersebut (dengan asumsi luas l...
Read more

Akankah Sejarah Berulang Lagi?

Menjelang berakhirnya sepuluh tahun berkuasa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang dikenal dengan sapaan SBY, menjadi pusat sasaran kritik dan kekecewaan masyarakat luas, termasuk pengamat ekonomi, pengamat sosial, pengamat politik, serta kalangan media, khususnya terkait program pembangunan ekonomi yang dijalankannya yang dianggap banyak pihak telah mengalami kegagalan dalam memerangi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial (ketimpangan). Tajuk Rencana di Harian Kompas (halaman 6) pada 4 April 2014 menurunkan tulisan dengan judul “Ketimpangan dan Ironi Pembangunan” yang pada intinya menyoroti kegagalan pembangunan ekonomi kita selama 10 tahun terakhir ini. Bahkan di dalam Tajuk Rencana tersebut dikatakan dengan tegas strategi pembangunan pemerintah yang dikenal dengan pro growth, pro poor, pro job hanya slogan belaka. Sangat ironis sekali. Gegap gempita pujian dan pujaan, serta harapan besar pada 10 tahun yang lalu kini berubah drastis menjadi kritikan pedas, kek...
Read more

Target Penerimaan Pajak 2015 Tidak Tercapai, Pertumbuhan Ekonomi Q2 2015 Melemah

Image
Tulisan ini merupakan bagian 2 dari tulisan berserial yang diambil dari makalah “Anomali Perpajakan Indonesia: Perpajakan dan Pertumbuhan Ekonomi 2015” yang saya sampaikan pada seminar nasional yang diselenggarakan oleh Kwik Kian Gie School of Business pada 16 Juni 2015. Baca juga Bagian 1: Perpajakan dan Kebijakan Fiskal: ‘Blunder’ APBNP 2015, http://bit.ly/1fm2ZPl Pemerintah menetapkan target penerimaan pajak (tanpa PPh Migas) 2015 naik 38,69 persen dari realisasi penerimaan pajak 2014. Kita bertanya-tanya apa dasar penyusunan target tersebut sehingga bisa tinggi seperti itu? Padahal kondisi ekonomi global sedang tidak menentu dan cenderung melemah. Harga komoditas yang merupakan andalan ekspor Indonesia juga belum membaik. Nilai Rupiah juga masih mengalami tekanan akibat kemungkinan penaikan suku bunga AS, yang cepat atau lambat pasti akan terjadi, yang dapat memicu dolar AS keluar dari emerging market termasuk Indonesia. Mengingat kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti diga...
Read more