Posts

Showing posts from January, 2016

Kebijakan Harga BBM: Distorsi Logika Kementerian ESDM

Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia sudah setahun belakangan ini bertahan tinggi: Jauh lebih tinggi dari harga BBM di Malaysia. Dan juga jauh lebih tinggi dari harga BBM rata-rata di Amerika Serikat. Baca juga:  http://bit.ly/1P1MP8c Penurunan harga minyak mentah dunia hingga di bawah 30 dolar AS per barel belum dapat dinikmati konsumen BBM di Indonesia. Ketika harga minyak mentah dunia mencapai titik tertinggi pada pertengahan 2014 yang mencapai lebih dari 120 dolar AS per barel, harga premium di Jakarta ketika itu Rp 6.500 per liter. Sekarang, ketika harga minyak mentah dunia turun drastis di kisaran 30 dolar AS per barel, harga premium di Jakarta malah meningkat menjadi Rp 7.050 per liter, jauh lebih tinggi dari harga premium pada waktu harga minyak mentah dunia tersebut mencapai puncaknya. Harga premium Rp 7.050 per liter ini baru saja ditetapkan oleh pemerintah pada 5 Januari 2016 yang lalu. Karena itu, kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang be

Kabinet Amatir: Kebijakan Berdasarkan Coba-coba, Menambah Kegaduhan

Dalam kamus Bahasa Inggris, merriam-webster.com, arti amatir adalah: a person who does something poorly: a person who is not skillful at a job or other activity; one lacking in experience and competence in an art or science; Jadi amatir adalah seseorang yang melakukan tugasnya secara buruk, tidak terampil pada pekerjaannya atau pada aktivitas yang dilakukannya, serta kurang pengalaman dan kurang kompetensi dalam bidangnya baik dalam seni maupun keilmuan. Lalu, apa yang dimaksud dengan Kabinet Amatir? Kabinet amatir adalah di mana keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang diambil tidak berdasarkan kompetensi yang cukup, tidak terampil pada bidangnya, dan menghasilkan kebijakan yang buruk. Dampaknya seperti yang kita sering lihat, banyak kebijakan yang baru diberlakukan harus segera dikoreksi atau dibatalkan. Kebijakan yang diambil berdasarkan coba-coba, tanpa dianalisis mendalam apa dampaknya terhadap rakyat, dan tidak jelas apakah kebijakan tersebut untuk kepenting

Target Pajak Ketinggian, Salah Siapa?

Pemisahan Dirjen Pajak dari Kementerian Keuangan Menjadi Penting dengan Prioritas Tinggi Target penerimaan pajak 2015 ditetapkan Rp 1.294 triliun. Jumlah ini sangat tinggi sekali, atau naik 31,41 persen dari realisasi penerimaan pajak 2014. Seperti dugaan semua pihak, realisasi penerimaan pajak 2015 ternyata jauh di bawah target tersebut, yaitu  hanya Rp 1.055 triliun, atau 81,5 persen dari target Rp 1.294 triliun. Pencapaian ini bahkan merupakan salah satu yang terendah sepanjang sejarah Republik ini, dan memicu Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Sigit Priadi Pramudito mengambil keputusan kontroversial, yaitu secara ksatria mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Dirjen pada awal Desember 2015. Pertanyannya adalah, apakah pengunduran diri Dirjen Pajak tersebut memang layak? Siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kegagalan memenuhi target penerimaan pajak ini? Apakah benar Dirjen Pajak yang harus bertanggung jawab? Menurut saya, yang harus bertan