Posts

Showing posts with the label Kebijakan Harga BBM

Kebijakan Harga BBM: Distorsi Logika Kementerian ESDM

Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia sudah setahun belakangan ini bertahan tinggi: Jauh lebih tinggi dari harga BBM di Malaysia. Dan juga jauh lebih tinggi dari harga BBM rata-rata di Amerika Serikat. Baca juga:  http://bit.ly/1P1MP8c Penurunan harga minyak mentah dunia hingga di bawah 30 dolar AS per barel belum dapat dinikmati konsumen BBM di Indonesia. Ketika harga minyak mentah dunia mencapai titik tertinggi pada pertengahan 2014 yang mencapai lebih dari 120 dolar AS per barel, harga premium di Jakarta ketika itu Rp 6.500 per liter. Sekarang, ketika harga minyak mentah dunia turun drastis di kisaran 30 dolar AS per barel, harga premium di Jakarta malah meningkat menjadi Rp 7.050 per liter, jauh lebih tinggi dari harga premium pada waktu harga minyak mentah dunia tersebut mencapai puncaknya. Harga premium Rp 7.050 per liter ini baru saja ditetapkan oleh pemerintah pada 5 Januari 2016 yang lalu. Karena itu, kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yan...

Siapkah Pemerintah Menghadapi Konsekuensi Kebijakannya Sendiri?

Sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dilantik pada 20 Oktober 2014, sudah terdengar sangat lantang sekali bahwa salah satu kebijakan penting yang akan diambil oleh pemerintah yang baru adalah pengurangan “subsidi BBM” yang akan dialihkan ke sektor “produktif”. Dukungan terhadap kebijakan ini mengalir deras dari berbagai kalangan, termasuk pengusaha, pengamat ekonomi dan media. Pemerintahan Jokowi-Jk   tidak memerlukan waktu sampai sebulan untuk melaksanakan janji atau desakan untuk mengurangi “subsidi BBM” tersebut. Pada 18 November 2014 pemerintah menaikkan harga BBM jenis premium dari Rp 6.500 per liter menjadi Rp 8.500 per liter dan minyak solar dari Rp 5.500 per liter menjadi Rp 7.500 per liter. Kenaikan harga BBM ini tentu saja memicu kenaikan berbagai harga barang, dan mengakibatkan inflasi 2014 menjadi cukup tinggi, yaitu 8,36 persen. Blunder Kebijakan 18 November 2014 merupakan kesalahan fatal (blunder) pertama pemerintah terk...