Anthony Budiawan

Tulisan ini merupakan Bagian 3 dari tulisan berserial yang diambil dari makalah “Anomali Perpajakan Indonesia: Perpajakan dan Pertumbuhan Ekonomi 2015” yang saya sampaikan pada seminar nasional yang diselenggarakan oleh Kwik Kian Gie School of Business pada 16 Juni 2015. Baca Bagian 1: Perpajakan dan Kebijakan Fiskal: ‘Blunder’ APBNP 2015, http://bit.ly/1fm2ZPl Baca Bagian 2: Target Penerimaan Pajak 2015 Tidak Tercapai, Pertumbuhan Ekonomi Q2 2015 Melemah, http://bit.ly/1d7BPKb Seperti dijelaskan pada tulisan sebelumnya, target penerimaan pajak dan target pertumbuhan ekonomi 2015 hampir mustahil dapat tercapai. Karena sampai akhir Mei 2015 realisasi penerimaan pajak masih minus 2,44 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014, padahal target pajak tahun 2015 dinaikkan 31,41 persen dari realisasi 2014. Sedangkan ekonomi 2015 yang diharapkan bertumbuh 5,7 persen ternyata pada kuartal pertama 2015 hanya bertumbuh 4,71 persen saja, dengan kecenderungan ekonomi kuartal ke

Tulisan ini merupakan bagian 2 dari tulisan berserial yang diambil dari makalah “Anomali Perpajakan Indonesia: Perpajakan dan Pertumbuhan Ekonomi 2015” yang saya sampaikan pada seminar nasional yang diselenggarakan oleh Kwik Kian Gie School of Business pada 16 Juni 2015. Baca juga Bagian 1: Perpajakan dan Kebijakan Fiskal: ‘Blunder’ APBNP 2015, http://bit.ly/1fm2ZPl Pemerintah menetapkan target penerimaan pajak (tanpa PPh Migas) 2015 naik 38,69 persen dari realisasi penerimaan pajak 2014. Kita bertanya-tanya apa dasar penyusunan target tersebut sehingga bisa tinggi seperti itu? Padahal kondisi ekonomi global sedang tidak menentu dan cenderung melemah. Harga komoditas yang merupakan andalan ekspor Indonesia juga belum membaik. Nilai Rupiah juga masih mengalami tekanan akibat kemungkinan penaikan suku bunga AS, yang cepat atau lambat pasti akan terjadi, yang dapat memicu dolar AS keluar dari emerging market termasuk Indonesia. Mengingat kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti diga

Tulisan ini merupakan bagian 1 dari tulisan ber serial yang diambil dari makalah “Anomali Perpajakan Indonesia: Perpajakan dan Pertumbuhan Ekonomi 2015” yang saya sampaikan pada seminar nasional yang diselenggarakan oleh Kwik Kian Gie School of Business pada 16 Juni 2015. Pada 18 November 2014 , pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla (JKW-JK) yang baru dilantik pada 20 Oktober 2014 menaikkan harga BBM bersubsidi jenis premium (RON88) dari Rp 6.500 per liter menjadi Rp 8.500 per liter. Kenaikan harga BBM ini dilakukan ditengah-tengah anjloknya harga minyak dunia yang sudah turun lebih dari 30 persen dari harga tertingginya pada Juni 2014. Salah satu alasan dinaikkannya harga BBM jenis premium adalah untuk mengurangi atau menghapus “subsidi” BBM yang dikatakan memboroskan uang negara lebih dari Rp 300 triliun. Desakan untuk menghapus “subsidi” BBM dan menaikkan harga BBM jenis premium datang dari segala penjuru, termasuk dari para pengusaha dan asosiasinya seperti KADIN dan