Membedah Anggaran Migas: SUBSIDI tetapi SURPLUS

Permasalahan migas (minyak bumi dan gas bumi) selalu menarik perhatian masyarakat luas, tetapi banyak dari mereka yang tidak mengerti permasalahan sebenarnya terutama terkait dengan istilah “subsidi” migas. Kita sering dengar pemerintah mengatakan bahwa subsidi migas sudah sedemikian besarnya dan mengkhawatirkan, dan bahkan dapat mengakibatkan APBN jebol.

Apa Artinya pernyataan ini? Masyarakat awam pasti mengira bahwa pemerintah sedang mengalami DEFISIT terkait dengan (penerimaan dan pengeluaran) Migas, dan besarnya DEFISIT tersebut akan sebesar subsidi migas .

Tetapi, sayang sekali, perkiraan mereka sangat bertolak belakang dengan kenyataan.


Data realisasi anggaran keuangan negara tahun 2006 sampai 2011 (lihat tabel di atas) menunjukkan pemerintah mempunyai surplus Penerimaan Neto dari sektor migas yang sangat besar, yaitu Rp 137,1 triliun, Rp 85 triliun, Rp 149,5 triliun, Rp 130,8 triliun, Rp 129,2 triliun dan Rp 101,4 triliun. Penerimaan Neto adalah penerimaan bersih setelah semua penerimaan dikurangi semua pengeluaran yang disebut subsidi. 

Pada tahun 2011, Harga Minyak Indonesia (ICP = Indonesia Crude Price) rata-rata tercatat sebesar 111,55 dolar per barel, melonjak dibandingkan tahun 2010 yang hanya sebesar 79,40  dolar per barel. ICP adalah harga minyak acuan untuk menghitung besarnya subsidi BBM. Oleh karena itu, kenaikan harga rata-rata ICP yang sangat tinggi ini membuat subsidi migas melonjak dari Rp 82,4 triliun tahun 2010 menjadi Rp 165,2 triliun tahun 2011, atau naik sebesar Rp 82,8 triliun, atau sekitar 100 persen!

Kenaikan subsidi yang luar biasa besarnya ini ternyata tidak membuat APBN jebol karena penerimaan dari sektor migas pada periode yang sama ternyata juga naik secara signifikan, yaitu dari Rp 211,6 triliun menjadi Rp 266,66 triliun. Jadi, kenaikan harga rata-rata ICP juga membuat penerimaan dari sektor migas naik karena penerimaan migas juga ditentukan oleh ICP. Nah, hal ini tidak pernah terungkap di dalam setiap diskusi dampak kenaikan harga ICP terhadap anggaran negara. Yang dibicarakan hanya pada satu sisi saja, yaitu subsidi yang membengkak apabila harga ICP naik cukup tinggi. Padahal, penerimaan pemerintah dari sektor migas juga akan naik apabila harga rata-rata ICP naik, dan hal ini tidak pernah terungkap, dan juga tidak pernah dimengerti oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

Mudah-mudahan kita semua mulai paham bahwa SUBSIDI tidak sama dengan DEFISIT, dan SUBSIDI bahkan tetap dapat memberikan SURPLUS bagi keuangan negara seperti terlihat di dalam tabel.

Renungan: SUBSIDI tetapi SURPLUS. Apa arti istilah subsidi dalam hal ini? Apakah hanya Khayalan saja?

Salam Restorasi!

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Ini Alasannya Mengapa Petani Menjadi Miskin Dalam Jangka Panjang

Image
Pada tulisan sebelumnya dengan judul “Ini Alasannya Mengapa Ekonomi Pertanian Terpuruk Untuk Jangka Panjang” (lihat: http://bit.ly/1D9RMum ) dijelaskan bahwa produktivitas sektor pertanian, yaitu output per hektar, pada prinsipnya stagnan dari tahun ke tahun, bahkan cenderung menurun, kecuali ada terobosan inovasi teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman secara signifikan. Dan biasanya inovasi teknologi dimaksud memerlukan waktu yang panjang, dan setelah itupun peningkatan produktivitas akan stagnan lagi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) produktivitas padi selama periode 1993-2013 (= 20 tahun) hanya naik 0,82 persen rata-rata per tahun. Lihat kolom D, baris 21, tabel 1. Tabel 1: Produktivitas Produksi Tanaman Padi Indonesia versus Inflasi: 1993-2013 Sumber: BPS - diolah Peningkatan produktivitas ini sangat penting bagi petani karena pendapatan (nominal) petani akan meningkat sebesar peningkatan produktivitas tersebut (dengan asumsi luas l
Read more

Akankah Sejarah Berulang Lagi?

Menjelang berakhirnya sepuluh tahun berkuasa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang dikenal dengan sapaan SBY, menjadi pusat sasaran kritik dan kekecewaan masyarakat luas, termasuk pengamat ekonomi, pengamat sosial, pengamat politik, serta kalangan media, khususnya terkait program pembangunan ekonomi yang dijalankannya yang dianggap banyak pihak telah mengalami kegagalan dalam memerangi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial (ketimpangan). Tajuk Rencana di Harian Kompas (halaman 6) pada 4 April 2014 menurunkan tulisan dengan judul “Ketimpangan dan Ironi Pembangunan” yang pada intinya menyoroti kegagalan pembangunan ekonomi kita selama 10 tahun terakhir ini. Bahkan di dalam Tajuk Rencana tersebut dikatakan dengan tegas strategi pembangunan pemerintah yang dikenal dengan pro growth, pro poor, pro job hanya slogan belaka. Sangat ironis sekali. Gegap gempita pujian dan pujaan, serta harapan besar pada 10 tahun yang lalu kini berubah drastis menjadi kritikan pedas, kek
Read more

Realisasi dan Target Penerimaan Pajak 2015 dan 2016: tersandung di lubang yang sama?

Image
Target penerimaan pajak 2015 ditetapkan Rp 1.294,26 triliun pada APBN-P 2015, atau naik 31,41 persen dari realisasi penerimaan pajak 2014 yang sebesar Rp 984,90 triliun. Kenaikan yang sedemikian besarnya ini dirasakan sangat tidak masuk akal, dan mustahil dapat tercapai. Sesuai perkiraan, realisasi penerimaan pajak hingga akhir November 2015 jauh di bawah target, dan dipastikan target 2015 tidak akan tercapai. Bahkan, kekurangan (shortfall) penerimaan pajak tahun 2015 ini merupakan shortfall terbesar sepanjang sejarah, dan mengakibatkan Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito yang baru menjabat selama 10 bulan mengundurkan diri pada awal Desember 2015. Hingga akhir November 2015 (= 11 bulan), realisasi penerimaan pajak baru tercapai Rp 865 triliun, atau sekitar 66,83 persen dari target penerimaan 2015. Artinya, terjadi shortfall sekitar Rp 429,26 triliun, atau sekitar 33.17% dari target 2015. Lihat tabel di bawah ini. Perkiraan Penerimaan Pajak 2015 Dilihat dari pe
Read more