Harga Premium Turun Menjadi Rp 7.600 Per Liter: Kantong Pemerintah Semakin Gemuk di 2015

Pemerintah akhirnya menurunkan juga harga BBM “bersubsidi” terhitung 1 Januari 2015 seiring dengan menurunnya harga minyak mentah dunia sejak Juni 2014. Harga bensin premium (RON88) turun dari Rp 8.500 per liter menjadi Rp 7.600 per liter. Sedangkan harga solar turun dari Rp 7.500 per liter menjadi Rp. 7.250 per liter.

Dengan harga yang baru ini, pemerintah mengakui sudah tidak memberikan subsidi lagi untuk bensin premium. Namun, faktanya, pemerintah bukan saja sudah tidak memberikan subsidi lagi, tetapi bahkan mengambil keuntungan. Oleh karena itu, hal ini merupakan sejarah baru bagi Indonesia dalam tata-kelola harga bensin premium yang selama ini selalu diberikan "subsidi", atau tepatnya harga domestik selalu lebih rendah dari harga internasional. Namun, kali ini harga domestik jauh di atas harga internasional. 

Berapa keuntungan yang dapat diperoleh pemerintah dengan harga baru ini?


Saat ini harga rata-rata minyak mentah sekitar 55 dolar AS per barel. Asumsikan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp 12.500 per dolar AS. Dengan asumsi ini, maka harga pokok keekonomian bensin premium maksimal Rp 4.972, di mana perhitungan ini sudah termasuk Alpha BBM (yaitu, biaya penyimpanan, distribusi dan tingkat keuntungan) sebesar Rp 648 per liter. Lihat tabel 1.
Tabel 1: Perhitungan Harga Keekonomian Bensin Premium dan Laba Berdasarkan Harga Baru
Seperti disebutkan di atas, harga eceren bensin premium yang baru, terhitung 1 Januari 2015, menjadi Rp 7.600 per liter (termasuk pajak BBM 15%). Jadi, keuntungan yang akan diperoleh pemerintah sekitar Rp 2.628 per liter. Artinya, tingkat keuntungan ini sebesar 53 persen dari harga pokok keekonomian, atau 35 persen dari harga jual eceran.

Sebagai catatan, tingkat keuntungan ini sudah termasuk pajak BBM 15% yang notabene juga menjadi hak pemerintah, oleh karena itu dalam perhitungan ini tidak dihitung tersendiri.

Apabila selama bulan Januari pemerintah dapat menjual 3 juta kiloliter bensin premium (ekuivalen dengan 36 juta kiloliter per tahun) maka pemerintah dapat menggemukkan pundi-pundinya sebanyak Rp 7,88 triliun.

Welcome to the Power of State Monopoly!

--- 000 ---

Comments

  1. AnonymousJanuary 2, 2015 at 1:06 AM

    Informasi yang bagus pak. Tapi ada kurang margin spbu sekitar 200- 300 per Liter sesuai dengan level margin spbu.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anthony BudiawanJanuary 2, 2015 at 9:03 AM

      Margin SPBU sudah termasuk di Alpha BBM Premium sebesar Rp 648 per liter. Lihat Tabel di atas. Alpha Premium termasuk biaya penyimpanan, biaya distribusi dan margin keuntungan.

      Delete
  2. AnonymousJanuary 2, 2015 at 1:15 AM

    Harga dasar premium yang ditetapkan pertamina sekitarRp 6331/L. Ppn 633; Pbbkb 316 margin spbu 270.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anthony BudiawanJanuary 2, 2015 at 9:21 AM

      Menurut perhitungan saya, harga dasar premium yang ditetapkan pemerintah adalah Rp 5.331 per liter, dengan asumsi sebagai berikut:

      Harga Minyak Mentah (MOPS) = US$ 60 per barel
      Kurs Rupiah = Rp 12,380/US$
      Harga Minyak Mentah = Rp 742,800 per barel
      Konversi Barel ke Liter = 158.987 liter per barel
      Harga Minyak Mentah (MOPS) = Rp 4,672 per liter
      Alpha Premium = 3.32% x MOPS + 504 = Rp 659 per liter
      Harga Pokok (Harga Keekonomian) Bensin Premium = Rp 5,331 per liter

      Harge eceran Rp 7.600 sudah termasuk pajak PBBKB 5% dan PPN 10%, dan pajak 15% ini masuk ke kas negara, jadi termasuk "laba" untuk pemerintah. Lihat Tabel di atas.

      Dengan kata lain, Laba pemerintah terdiri dari pajak + surplus {harga eceran di atas (harga keekonomian + pajak)}.

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Ini Alasannya Mengapa Petani Menjadi Miskin Dalam Jangka Panjang

Image
Pada tulisan sebelumnya dengan judul “Ini Alasannya Mengapa Ekonomi Pertanian Terpuruk Untuk Jangka Panjang” (lihat: http://bit.ly/1D9RMum ) dijelaskan bahwa produktivitas sektor pertanian, yaitu output per hektar, pada prinsipnya stagnan dari tahun ke tahun, bahkan cenderung menurun, kecuali ada terobosan inovasi teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman secara signifikan. Dan biasanya inovasi teknologi dimaksud memerlukan waktu yang panjang, dan setelah itupun peningkatan produktivitas akan stagnan lagi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) produktivitas padi selama periode 1993-2013 (= 20 tahun) hanya naik 0,82 persen rata-rata per tahun. Lihat kolom D, baris 21, tabel 1. Tabel 1: Produktivitas Produksi Tanaman Padi Indonesia versus Inflasi: 1993-2013 Sumber: BPS - diolah Peningkatan produktivitas ini sangat penting bagi petani karena pendapatan (nominal) petani akan meningkat sebesar peningkatan produktivitas tersebut (dengan asumsi luas l...
Read more

Akankah Sejarah Berulang Lagi?

Menjelang berakhirnya sepuluh tahun berkuasa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang dikenal dengan sapaan SBY, menjadi pusat sasaran kritik dan kekecewaan masyarakat luas, termasuk pengamat ekonomi, pengamat sosial, pengamat politik, serta kalangan media, khususnya terkait program pembangunan ekonomi yang dijalankannya yang dianggap banyak pihak telah mengalami kegagalan dalam memerangi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial (ketimpangan). Tajuk Rencana di Harian Kompas (halaman 6) pada 4 April 2014 menurunkan tulisan dengan judul “Ketimpangan dan Ironi Pembangunan” yang pada intinya menyoroti kegagalan pembangunan ekonomi kita selama 10 tahun terakhir ini. Bahkan di dalam Tajuk Rencana tersebut dikatakan dengan tegas strategi pembangunan pemerintah yang dikenal dengan pro growth, pro poor, pro job hanya slogan belaka. Sangat ironis sekali. Gegap gempita pujian dan pujaan, serta harapan besar pada 10 tahun yang lalu kini berubah drastis menjadi kritikan pedas, kek...
Read more

Target Penerimaan Pajak 2015 Tidak Tercapai, Pertumbuhan Ekonomi Q2 2015 Melemah

Image
Tulisan ini merupakan bagian 2 dari tulisan berserial yang diambil dari makalah “Anomali Perpajakan Indonesia: Perpajakan dan Pertumbuhan Ekonomi 2015” yang saya sampaikan pada seminar nasional yang diselenggarakan oleh Kwik Kian Gie School of Business pada 16 Juni 2015. Baca juga Bagian 1: Perpajakan dan Kebijakan Fiskal: ‘Blunder’ APBNP 2015, http://bit.ly/1fm2ZPl Pemerintah menetapkan target penerimaan pajak (tanpa PPh Migas) 2015 naik 38,69 persen dari realisasi penerimaan pajak 2014. Kita bertanya-tanya apa dasar penyusunan target tersebut sehingga bisa tinggi seperti itu? Padahal kondisi ekonomi global sedang tidak menentu dan cenderung melemah. Harga komoditas yang merupakan andalan ekspor Indonesia juga belum membaik. Nilai Rupiah juga masih mengalami tekanan akibat kemungkinan penaikan suku bunga AS, yang cepat atau lambat pasti akan terjadi, yang dapat memicu dolar AS keluar dari emerging market termasuk Indonesia. Mengingat kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti diga...
Read more