Harga BBM Premium Indonesia Lebih Mahal Dari "Pertamax Plus" Malaysia

Bagian 3: Harga BBM Jenis Premium Indonesia Lebih Mahal Dari "Pertamax Plus" Malaysia
Pada bagian 1 tulisan ini dijelaskan bahwa pengertian “subsidi” dan “subsidi BBM” berbeda sama sekali (http://bit.ly/1rxV4DL). “Subsidi BBM” menunjukkan perbedaan harga BBM domestik dengan harga BBM internasional: artinya, tidak ada hubungannya dengan surplus atau defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Oleh karena itu, untuk menghilangkan “subsidi BBM” maka harga BBM domestik harus disetarakan dengan harga BBM internasional.

Bagian 2 tulisan ini  membandingkan harga BBM di Indonesia setelah dinaikkan dengan harga BBM di Amerika Serikat yang tidak disubsidi.  Hasilnya? http://bit.ly/1w7fS6B.

Pada bagian 3 ini, kita akan membandingkan harga BBM Indonesia dengan harga BBM di Malaysia yang juga sudah tidak disubsidi.


Malaysia hanya mengenal dua jenis BBM tipe “gasoline” yaitu RON95 dan RON97. RON95 setara dengan Pertamax Plus di Indonesia yang artinya mempunyai kadar oktan 95. Sedangkan RON97 mempunyai kadar oktan 97 yang berarti kualitasnya lebih baik dari RON95 (=Pertamax Plus). Jenis RON97 ini tidak beredar atau tidak dijual di Indonesia. RON97 mungkin dapat dinamakan “Pertamax Plus Super” karena kualitasnya lebih baik dari "Pertamax Plus"

Sebelum 1 Desember 2014, pemerintah Malaysia memberi “subsidi BBM” untuk jenis RON95. Sedangkan harga BBM untuk jenis RON97 mengikuti harga internasional, alias tidak disubsidi. Tetapi, sejak 1 Desember 2014 pemerintah Malaysia menghapus “subsidi BBM” untuk jenis RON95, sehingga harga RON95 juga mengikuti harga internasional seperti halnya RON97.

Setelah tidak disubsidi, harga RON95 (= Pertamax Plus) di Malaysia dijual di SPBU dengan harga 2,26 Ringgit Malaysia per liter. Dalam Rupiah, berarti harga "Pertamax Plus" Malaysia hanya Rp 8.007 per liter (dengan menggunakan nilai tukar Rp 3.543/Ringgit)! Harga "Pertamax Plus" Malaysia ini jauh lebih murah dari BBM “bersubsidi” jenis Premium Indonesia yang mempunyai kadar oktan 88 yang saat ini dijual dengan harga Rp 8.500 per liter, tetapi dengan kualitas yang jauh lebih rendah dari "Pertamax Plus". Lihat tabel 1. 
Tabel 1: Harga RON95, setara dengan Pertamax Plus, dalam Rupiah/liter

Sedangkan harga RON97 Malaysia dijual di SPBU dengan harga 2,46 ringgit Malaysia per liter, yang dalam Rupiah menjadi Rp 8.716 per liter, yang berarti harganya tidak jauh berbeda dengan harga BBM jenis Premium Indonesia yang saat ini dijual dengan harga Rp 8.500 per liter, yang bahkan dikatakan masih disubsidi. Lihat tabel 2.
Tabel 2: Harga RON97, dengan kualitas lebih baik dari Pertamax Plus, dalam Rupiah/liter

Sungguh luar biasa Indonesia! Bangsa yang tingkat kesejahteraannya masih jauh di bawah bangsa Amerika Serikat dan Malaysia, tetapi harga BBM-nya jauh lebih mahal dari ke dua negara yang jauh lebih sejahtera tersebut.

Dan, sudah waktunya pemerintah menghapus BBM jenis Premium dengan kadar oktan 88 karena sangat tidak layak bagi kendaraan dan bagi kesehatan manusia karena polusi.

--- 000 ---

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Ini Alasannya Mengapa Petani Menjadi Miskin Dalam Jangka Panjang

Image
Pada tulisan sebelumnya dengan judul “Ini Alasannya Mengapa Ekonomi Pertanian Terpuruk Untuk Jangka Panjang” (lihat: http://bit.ly/1D9RMum ) dijelaskan bahwa produktivitas sektor pertanian, yaitu output per hektar, pada prinsipnya stagnan dari tahun ke tahun, bahkan cenderung menurun, kecuali ada terobosan inovasi teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman secara signifikan. Dan biasanya inovasi teknologi dimaksud memerlukan waktu yang panjang, dan setelah itupun peningkatan produktivitas akan stagnan lagi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) produktivitas padi selama periode 1993-2013 (= 20 tahun) hanya naik 0,82 persen rata-rata per tahun. Lihat kolom D, baris 21, tabel 1. Tabel 1: Produktivitas Produksi Tanaman Padi Indonesia versus Inflasi: 1993-2013 Sumber: BPS - diolah Peningkatan produktivitas ini sangat penting bagi petani karena pendapatan (nominal) petani akan meningkat sebesar peningkatan produktivitas tersebut (dengan asumsi luas l...
Read more

Akankah Sejarah Berulang Lagi?

Menjelang berakhirnya sepuluh tahun berkuasa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang dikenal dengan sapaan SBY, menjadi pusat sasaran kritik dan kekecewaan masyarakat luas, termasuk pengamat ekonomi, pengamat sosial, pengamat politik, serta kalangan media, khususnya terkait program pembangunan ekonomi yang dijalankannya yang dianggap banyak pihak telah mengalami kegagalan dalam memerangi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial (ketimpangan). Tajuk Rencana di Harian Kompas (halaman 6) pada 4 April 2014 menurunkan tulisan dengan judul “Ketimpangan dan Ironi Pembangunan” yang pada intinya menyoroti kegagalan pembangunan ekonomi kita selama 10 tahun terakhir ini. Bahkan di dalam Tajuk Rencana tersebut dikatakan dengan tegas strategi pembangunan pemerintah yang dikenal dengan pro growth, pro poor, pro job hanya slogan belaka. Sangat ironis sekali. Gegap gempita pujian dan pujaan, serta harapan besar pada 10 tahun yang lalu kini berubah drastis menjadi kritikan pedas, kek...
Read more

Realisasi dan Target Penerimaan Pajak 2015 dan 2016: tersandung di lubang yang sama?

Image
Target penerimaan pajak 2015 ditetapkan Rp 1.294,26 triliun pada APBN-P 2015, atau naik 31,41 persen dari realisasi penerimaan pajak 2014 yang sebesar Rp 984,90 triliun. Kenaikan yang sedemikian besarnya ini dirasakan sangat tidak masuk akal, dan mustahil dapat tercapai. Sesuai perkiraan, realisasi penerimaan pajak hingga akhir November 2015 jauh di bawah target, dan dipastikan target 2015 tidak akan tercapai. Bahkan, kekurangan (shortfall) penerimaan pajak tahun 2015 ini merupakan shortfall terbesar sepanjang sejarah, dan mengakibatkan Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito yang baru menjabat selama 10 bulan mengundurkan diri pada awal Desember 2015. Hingga akhir November 2015 (= 11 bulan), realisasi penerimaan pajak baru tercapai Rp 865 triliun, atau sekitar 66,83 persen dari target penerimaan 2015. Artinya, terjadi shortfall sekitar Rp 429,26 triliun, atau sekitar 33.17% dari target 2015. Lihat tabel di bawah ini. Perkiraan Penerimaan Pajak 2015 Dilihat dari pe...
Read more