Anthony Budiawan

Memasuki awal tahun 2017,  “Pemerataan” menjadi kata yang sangat populer. Pasalnya, pemerintah mencanangkan Pemerataan sebagai target utama pembangunan ekonomi Indonesia tahun 2017 (dan seterusnya?). Sepertinya pemerintah memang harus menciptakan slogan baru untuk pembangunan ekonomi 2017 (dan seterusnya) mengingat target pertumbuhan ekonomi 2017 hanya dipatok 5,1 persen saja, jauh di bawah target pertumbuhan ekonomi rata-rata yang ditetapkan pemerintah sewaktu kampanye, yaitu 7 persen. Oleh karena itu, Pemerataan sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi tahun ini sangat menghibur: meskipun pertumbuhan ekonomi tidak tinggi, tetapi lebih dinikmati oleh kelompok miskin (kelompok berpendapatan rendah)! Apa yang dimaksud dengan Pemerataan? Pemerataan Pendapatan atau Pemerataan Kekayaan (aset)? Kita asumsikan yang dimaksud dengan Pemerataan adalah Pemerataan Pendapatan: diharapkan selisih Pendapatan antara Kelompok Kaya dan Kelompok Miskin semakin menyempit. Pemerataan Pendapatan se...

Pertumbuhan ekonomi 2016 sampai akhir kuartal ketiga (Januari – September) tercatat 5,04 persen, naik dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2015 sebesar 4,79 persen. Fakta ini cukup mengejutkan karena banyak pelaku bisnis mengeluh dan mengatakan ekonomi 2016 terasa jauh lebih lesu dari 2015. Untuk itu, mari kita lihat tabel di bawah ini yang memuat sumber pertumbuhan ekonomi berdasarkan Pengeluaran atau Konsumsi yang terbagi menjadi Konsumsi Dalam Negeri dan Konsumsi Bersih Luar Negeri (Ekspor-Impor), di mana totalnya menjadi Total Konsumsi. Perubahan Inventori adalah selisih antara Produksi dan Konsumsi. Artinya, Produksi yang tidak terserap Konsumsi pada prinsipnya menambah Inventori. Sebaliknya, kalau Konsumsi lebih besar dari Produksi pada periode berjalan, maka berarti Konsumsi tersebut dipenuhi dari Inventori sehingga menyebabkan Inventori berkurang. Sedangkan Diskrepansi Statistik menggambarkan tingkat akurasi dan keandalan metode perhitungan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi D...

Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, pendapatan negara ditetapkan Rp 1.750,3 triliun dan belanja negara ditetapkan Rp 2.080,5 triliun, sehingga terjadi defisit Rp 330,2 triliun atau 2,41 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto). Di dalam penyusunan APBN 2017 tersebut pemerintah mengasumsikan: 1. Pertumbuhan ekonomi 2017: 5,1persen 2. Kurs rupiah: Rp 13.300 per dolar AS 3. Inflasi: 4 persen 4. Harga minyak mentah: 45 dolar AS per barel Target pertumbuhan ekonomi 2017 yang ditetapkan 5,1 persen sungguh sangat mengejutkan. Angka ini lebih rendah dari asumsi pertumbuhan ekonomi di APBN-Perubahan 2016 yang sebesar 5,2%. Dan angka ini juga tidak jauh lebih tinggi dari realisasi pertumbuhan selama 3 kuartal (Januari – September) 2016. Ada apa dengan pemerintah, kok sangat pesimistis? Bukankah Tax Amnesti (TA) sangat sukses, yang katanya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan? Bukankah dana repatriasi yang ratusan triliun akan mendongkrak inv...

Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, pendapatan negara ditetapkan Rp 1.750,3 triliun dan belanja negara ditetapkan Rp 2.080,5 triliun, sehingga terjadi defisit Rp 330,2 triliun atau 2,41 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto). Di dalam penyusunan APBN 2017 pemerintah mengasumsikan: 1. Pertumbuhan ekonomi 2017: 5,1persen 2. Kurs rupiah: Rp 13.300 per dolar AS 3. Inflasi: 4 persen 4. Harga minyak mentah: 45 dolar AS per barel Target APBN 2017 tersebut di atas terlihat terlalu optimistis. Dari total target pendapatan negara sebesar Rp 1.750,3 triliun, sumber pendapatan yang berasal dari pajak dalam negeri (artinya tidak termasuk pajak perdagangan: bea masuk dan bea keluar) ditetapkan Rp 1.464,8 triliun. Kalau dibandingkan dengan APBN-Perubahan 2016 yang sebesar Rp 1.355,2 triliun, maka pendapatan pajak 2017 ini hanya naik 8,1 persen saja. Tetapi kalau dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak 2016 yang diperkirakan hany dapat mencapai Rp 1.100 tri...

Setelah reformasi 1998 yang penuh dengan pengorbanan, sistem politik Indonesia beralih menuju sistem demokrasi yang akan menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Setelah hampir 20 tahun reformasi berlalu, bagaimana hasilnya? Pertama, apa yang menjadi barometer demokrasi? Apakah pemilihan kepala pemerintahan, baik Pemilihan Presiden maupun Pemilihan Kepala Daerah, secara langsung oleh rakyat bisa dianggap sudah mewakilkan sistem demokrasi? Seperti diketahui, pada 2004 Indonesia untuk pertama kalinya malaksanakan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung (oleh rakyat). Banyak pengamat internasional memuji keberhasilan Indonesia melaksanakan pesta demokrasi akbar ini yang berjalan relatif aman, meskipun harus diakui belum (atau jauh?) dari sempurna: Pemilihan anggota DPR/D (Dewan Permakilan Rakyat / Daerah) masih banyak diwarnai laporan-laporan kecurangan, misalnya saling menghilangkan...

Ketua MPR ajak masyarakat kerja siang malam demi negeri. Apa yang salah? Lihat:  http://www.antaranews.com/berita/591652/ketua-mpr-ajak-masyarakat-kerja-siang-malam-demi-negeri Kelihatannya tidak ada yang salah dengan ajakan tersebut. Tetapi, ajakin kan ini pada hakekatnya mempunyai logika yang tidak umum, alias menyimpang. Sangat tidak lazim lembaga tinggi negara atau pemerintah meminta masyarakat untuk kerja siang malam demi negeri. Ini merupakan logika terbalik. Seharusnya, pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan bekerja keras (siang dan malam) untuk membuat rakyat sejahtera, dan lebih sejahtera lagi. Itulah inti dari peran pemerintah yang hadir di tengah-tengah masyarakat, bekerja dan membuat berbagai kebijakan untuk meningkatkan ekonomi dan sosio ekonomi bangsanya agar menjadi bangsa yang maju. Melalui kekuasaannya, pemerintah dapat memberi stimulus dan memberlakukan berbagai macam kebijakan dan program baik ekonomi maupun sosial yang dapat menin...

Program Tax Amnesty (TA) yang dimulai pada 1 Juli 2016 akan berlangsung selama sembilan bulan, dan akan berakhir pada 31 Maret 2017. Program TA ini diharapkan dapat membawa masuk (repatriasi) dana penduduk Indonesia yang disimpan di luar negeri kembali ke Indonesia. Ada yang memperkirakan, dana repatriasi tersebut dapat mencapai Rp 2.000 triliun hingga Rp 3.000 triliun. Masuknya dana repatriasi dipercaya akan membuat kurs rupiah terhadap dolar AS (USD) menguat secara signifikan, bahkan ada yang memprediksi bisa mencapai Rp 10.000 per USD. Meskipun belum sesuai perkiraan, dana repatriasi yang masuk di bulan September 2016 tercatat cukup tinggi, yaitu Rp 140,16 triliun. Dengan menggunakan kurs Rp 13.000 per USD, maka dana repatriasi tersebut setara USD 10,78 miliar. Masuknya dana repatriasi ini seharusnya membuat kurs rupiah menguat. Lihat tabel. Kurs rupiah memang menguat, tetapi hanya 2,27 persen saja, yaitu dari Rp 13.300 per USD pada 31 Agustus 2016 menjadi Rp 12.998 per US...