Panik, Bank Indonesia Menggelar Rapat Dewan Gubernur Bulanan Tambahan

Setiap satu bulan sekali Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) menggelar rapat untuk membahas kondisi ekonomi dan moneter terkini, dan mengambil kebijakan moneter apabila diperlukan. Untuk bulan Agustus 2013 rapat bulanan tersebut sudah terlaksana pada tanggal 15 Agustus yang lalu, sebelum nilai rupiah  terperosok. Hanya berselang seminggu setelah itu, nilai rupiah turun sekitar 10 persen, dan indeks saham anjlok.

Untuk menjaga nilai rupiah dan indeks saham agar tidak terpuruk lebih jauh maka pada tanggal 23 Agustus 2013 BI mengeluarkan lima butir kebijakan moneter yang diharapkan dapat membantu stabilitas makroekonomi. Akan tetapi, hasilnya jauh dari memuaskan, nilai rupiah dan indeks saham tetap merosot. Kurs rupiah sempat  melemah hingga Rp 11.400-an per dolar AS (bloomberg).

Kondisi ini membuat BI mulai panik, dan segera menggelar rapat bulanan tambahan yang akan dilaksanakan besok, Kamis, 29 Agustus 2013. Dalam rapat ini diperkirakan BI akan menaikkan tingkat suku bunga acuan (BI rate) yang saat ini sebesar 6,5 persen. Apabila BI benar-benar panik maka BI akan menaikkan BI rate tersebut sebanyak 50 basis poin menjadi 7 persen. Diharapkan kenaikan BI rate dapat menahan laju inflasi serta anjloknya kurs rupiah.

Pertanyaannya adalah, apakah kenaikan BI rate akan berguna? atau, malah akan menjadi masalah?

Kenaikan BI rate nicaya tidak dapat menahan laju inflasi karena inflasi yang terjadi saat ini adalah inflasi non-moneter, atau inflasi yang bukan disebabkan oleh permasalahan moneter, sehingga tidak dapat diselesaikan dengan kebijakan moneter. Apabila tata kelola perdagangan masih seperti saat ini, amburadul dan tidak ada kendali, maka inflasi bahkan dapat meningkat. Setelah harga bawang merah dan bawang putih meroket, disusul dengan kenaikan harga daging dan cabe, dan sekarang disusul dengan melonjaknya harga kedele. Kenaikan harga komoditas-harga komoditas tersebut murni karena salah kelola perdagangan, bukan karena masalah moneter. jadi, kenaikan BI rate tidak akan berdampak pada penurunan inflasi.

Kemudian, BI rate juga tidak dapat menahan dolar terbang ke luar negeri, karena pengetatan Quantitative Easing (QE) yang akan diterapkan oleh Bank Sentral AS akan menyedot dolar ke tempat asalnya. Selisih suku bunga (tambahan sebanyak 0,5 persen) tidak dapat menahan dolar keluar dari Indonesia, dan oleh karena itu tidak dapat menahan merosotnya kurs rupiah.

Kenaikan BI rate bahkan akan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi karena suku bunga pinjaman akan naik, sektor properti dan otomotif akan terhambat.

Seperti menggarami air laut, menaikkan BI rate akan sia-sia belaka. kebijakan ini bahkan dapat menjadi boomerang bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan: konsumsi dan investasi akan turun.

--- 000 ---

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Ini Alasannya Mengapa Petani Menjadi Miskin Dalam Jangka Panjang

Image
Pada tulisan sebelumnya dengan judul “Ini Alasannya Mengapa Ekonomi Pertanian Terpuruk Untuk Jangka Panjang” (lihat: http://bit.ly/1D9RMum ) dijelaskan bahwa produktivitas sektor pertanian, yaitu output per hektar, pada prinsipnya stagnan dari tahun ke tahun, bahkan cenderung menurun, kecuali ada terobosan inovasi teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman secara signifikan. Dan biasanya inovasi teknologi dimaksud memerlukan waktu yang panjang, dan setelah itupun peningkatan produktivitas akan stagnan lagi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) produktivitas padi selama periode 1993-2013 (= 20 tahun) hanya naik 0,82 persen rata-rata per tahun. Lihat kolom D, baris 21, tabel 1. Tabel 1: Produktivitas Produksi Tanaman Padi Indonesia versus Inflasi: 1993-2013 Sumber: BPS - diolah Peningkatan produktivitas ini sangat penting bagi petani karena pendapatan (nominal) petani akan meningkat sebesar peningkatan produktivitas tersebut (dengan asumsi luas l...
Read more

Akankah Sejarah Berulang Lagi?

Menjelang berakhirnya sepuluh tahun berkuasa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang dikenal dengan sapaan SBY, menjadi pusat sasaran kritik dan kekecewaan masyarakat luas, termasuk pengamat ekonomi, pengamat sosial, pengamat politik, serta kalangan media, khususnya terkait program pembangunan ekonomi yang dijalankannya yang dianggap banyak pihak telah mengalami kegagalan dalam memerangi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial (ketimpangan). Tajuk Rencana di Harian Kompas (halaman 6) pada 4 April 2014 menurunkan tulisan dengan judul “Ketimpangan dan Ironi Pembangunan” yang pada intinya menyoroti kegagalan pembangunan ekonomi kita selama 10 tahun terakhir ini. Bahkan di dalam Tajuk Rencana tersebut dikatakan dengan tegas strategi pembangunan pemerintah yang dikenal dengan pro growth, pro poor, pro job hanya slogan belaka. Sangat ironis sekali. Gegap gempita pujian dan pujaan, serta harapan besar pada 10 tahun yang lalu kini berubah drastis menjadi kritikan pedas, kek...
Read more

Target Penerimaan Pajak 2015 Tidak Tercapai, Pertumbuhan Ekonomi Q2 2015 Melemah

Image
Tulisan ini merupakan bagian 2 dari tulisan berserial yang diambil dari makalah “Anomali Perpajakan Indonesia: Perpajakan dan Pertumbuhan Ekonomi 2015” yang saya sampaikan pada seminar nasional yang diselenggarakan oleh Kwik Kian Gie School of Business pada 16 Juni 2015. Baca juga Bagian 1: Perpajakan dan Kebijakan Fiskal: ‘Blunder’ APBNP 2015, http://bit.ly/1fm2ZPl Pemerintah menetapkan target penerimaan pajak (tanpa PPh Migas) 2015 naik 38,69 persen dari realisasi penerimaan pajak 2014. Kita bertanya-tanya apa dasar penyusunan target tersebut sehingga bisa tinggi seperti itu? Padahal kondisi ekonomi global sedang tidak menentu dan cenderung melemah. Harga komoditas yang merupakan andalan ekspor Indonesia juga belum membaik. Nilai Rupiah juga masih mengalami tekanan akibat kemungkinan penaikan suku bunga AS, yang cepat atau lambat pasti akan terjadi, yang dapat memicu dolar AS keluar dari emerging market termasuk Indonesia. Mengingat kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti diga...
Read more