Anthony Budiawan

Sejak 2015, tahun pertama pemerintahan Jokowi–Jk menyusun APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara), target penerimaan pajak dibuat sangat tidak realistis dan mustahil tercapai. Tidak heran kalau realisasi pencapaiannya pun sangat buruk, sekitar 81,5 persen dari target untuk dua tahun terakhir ini. Di lain pihak, pemerintah tidak mau mengurangi anggaran belanjanya, sehingga memicu defisit meningkat tajam. Hal ini sebenarnya dapat dimaklumi, karena kalau anggaran belanja dikurangi maka pertumbuhan ekonomi yang lagi seret ini pasti akan lebih anjlok. Dan penerimaan pajak akan semakin terperosok. Alhasil, keuangan pemerintah merah membara alias defisit semakin membengkak, dan mendekati 3 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto), suatu angka keramat yang harus dijaga agar jangan terlewati, kalau tidak mau terkena masalah. Baca selanjutnya .....  http://bit.ly/2xLSheh

Permasalahan utama kesenjangan sosial / pendapatan bukan terletak pada sistem ekonomi politik yang tidak pro masyarakat miskin seperti yang didengungkan banyak pihak. Secara natural, pertumbuhan ekonomi akan selalu lebih dinikmati oleh para pemilik modal. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi akan selalu meningkatkan kesenjangan pendapatan ........ More reading ...... klik:  http://bit.ly/2w8egid

Kontroversi kondisi ekonomi (kuartal II) 2017 bergulir terus, khususnya terkait konsumsi masyarakat (rumahtangga). Belakangan ini banyak media memberitakan banyak pertokoan sepi pengunjung, dan mengakibatkan banyak toko tutup, misalnya seperti di glodok yang merupakan pusat perdagangan lama di Jakarta. Mereka pun berpendapat, kondisi seperti ini tentu saja disebabkan karena daya beli masyarakat melemah. .... More reading .... klik:  http://bit.ly/2vO49MU

Oleh: Anthony Budiawan Managing Director Political Economics and Policy Studies (PEPS) Belum lama berselang banyak pihak dikejutkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2017 tentang AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN yang ditandatangai tanggal 8 Mei 2017. PERPU tersebut mengejutkan karena biasanya PERPU dikeluarkan dalam keadaan yang memaksa alias genting. Apa yang membuat pemerintah merasa saat ini kondisi Negara dalam keadaan genting sehingga perlu mengeluarkan PERPU tersebut? PERPU Nomor 1 Tahun 2017 ini mengejutkan karena isinya sangat sensitif, yaitu memberi akses seluas-luasnya kepada aparat pajak terhadap informasi keuangan (baca: kekayaan finansial) milik semua orang yang tinggal di Indonesia, baik itu Warga Negara (WN) Asing maupun WN Indonesia. Memang PERPU tersebut diembel-embeli dengan “Untuk Kepentingan Perpajakan”. Apa yang dimaksud dengan “Untuk Kepentingan Perpajakan”? Tidak ada defini...

Cukup mengejutkan, Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2017 hanya 5,1 persen saja, lebih rendah dari target pertumbuhan ekonomi 2016 sebesar 5,4 persen. Bahkan, t arget pertumbuhan 5,1 persen ini tidak jauh berbeda dengan realisasi pertumbuhan 2016 yang sebesar 5,02 persen.  Padahal Tax Amnesti yang digadang-gadang akan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia meroket dinyatakan sangat sukses. Badan Pusat Statistik (BPS) pada akhir minggu lalu baru saja mengeluarkan data ekonomi terbaru. Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2017 hanya tercatat 5,01 persen saja, masih di bawah target pertumbuhan yang cukup konservatif tersebut. Namun, dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal I 2016 yang sebesar 4,92 persen, memang terjadi kenaikan. Apakah dengan demikian peningkatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2017 ini sudah dapat dikatakan menjadi titik balik dari penurunan pertumbuhan ekonomi yang berkepanjangana sejak 2012? Meskipun pertumbuhan ekonomi...

Memasuki awal tahun 2017,  “Pemerataan” menjadi kata yang sangat populer. Pasalnya, pemerintah mencanangkan Pemerataan sebagai target utama pembangunan ekonomi Indonesia tahun 2017 (dan seterusnya?). Sepertinya pemerintah memang harus menciptakan slogan baru untuk pembangunan ekonomi 2017 (dan seterusnya) mengingat target pertumbuhan ekonomi 2017 hanya dipatok 5,1 persen saja, jauh di bawah target pertumbuhan ekonomi rata-rata yang ditetapkan pemerintah sewaktu kampanye, yaitu 7 persen. Oleh karena itu, Pemerataan sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi tahun ini sangat menghibur: meskipun pertumbuhan ekonomi tidak tinggi, tetapi lebih dinikmati oleh kelompok miskin (kelompok berpendapatan rendah)! Apa yang dimaksud dengan Pemerataan? Pemerataan Pendapatan atau Pemerataan Kekayaan (aset)? Kita asumsikan yang dimaksud dengan Pemerataan adalah Pemerataan Pendapatan: diharapkan selisih Pendapatan antara Kelompok Kaya dan Kelompok Miskin semakin menyempit. Pemerataan Pendapatan se...

Pertumbuhan ekonomi 2016 sampai akhir kuartal ketiga (Januari – September) tercatat 5,04 persen, naik dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2015 sebesar 4,79 persen. Fakta ini cukup mengejutkan karena banyak pelaku bisnis mengeluh dan mengatakan ekonomi 2016 terasa jauh lebih lesu dari 2015. Untuk itu, mari kita lihat tabel di bawah ini yang memuat sumber pertumbuhan ekonomi berdasarkan Pengeluaran atau Konsumsi yang terbagi menjadi Konsumsi Dalam Negeri dan Konsumsi Bersih Luar Negeri (Ekspor-Impor), di mana totalnya menjadi Total Konsumsi. Perubahan Inventori adalah selisih antara Produksi dan Konsumsi. Artinya, Produksi yang tidak terserap Konsumsi pada prinsipnya menambah Inventori. Sebaliknya, kalau Konsumsi lebih besar dari Produksi pada periode berjalan, maka berarti Konsumsi tersebut dipenuhi dari Inventori sehingga menyebabkan Inventori berkurang. Sedangkan Diskrepansi Statistik menggambarkan tingkat akurasi dan keandalan metode perhitungan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi D...