Harga BBM Naik Tidak Membuat Konsumsi BBM Turun

Defisit neraca perdagangan masih berlanjut pada Februari 2013. Pemerintah panik dan melihat bahwa penyebab utama defisit ini adalah sektor migas, lebih tepatnya sektor minyak bumi (BBM), yang mengalami defisit besar sekali. Oleh karena itu, untuk mengatasi defisit neraca perdagangan ini, pemerintah berpendapat konsumsi BBM bersubsidi harus dikendalikan. Salah satu cara mengendalikannya adalah dengan menaikkan harga BM bersubsidi. Seolah-olah, harga BBM bersubsidi naik akan membuat konsumsi BBM turun, dan pada gilirannya akan membuat impor BBM turun, sehingga neraca perdagangan BBM membaik.

Di bawah ini data defisit neraca perdagangan BBM (dan Gas) dari tahun 2004 - 2012. Ternyata, harga BBM naik, defisit perdagangan BBM juga naik. Tahun 2005, harga BBM bersubsidi dinaikkan dua kali, yaitu 1 Maret dan 1 Oktober 2005, dengan kenaikan yang sangat signifikan (premium naik dari Rp 1.810 menjadi Rp 4,500 per liter, solar naik dari Rp 1.650 menjadi Rp 4.300 per liter dan minyak tanah naik dari Rp 1.800 menjadi Rp 2.000 per liter). Kenaikan harga BBM ini diharapkan dapat mengurangi konsumsi BBM dan dapat mengurangi defisit Migas. Tetapi, fakta mengatakan lain. Defisit BBM tahun 2005 malah meningkat dari defisit 3,8 miliar dolar AS tahun 2004 menjadi defisit 7,3 miliar dolar AS.


Begitu juga tahun 2008. Kenaikan harga BBM bersubsidi pada 24 Mei 2008 tidak membuat defisit BBM turun, tetapi malah sebaliknya, defisit tahun 2008 naik dari defisit 9,7 miliar dolar AS tahun 2007 menjadi defisit 14,3 miliar dolar AS.

Data historis ini menunjukkan kenaikan harga BBM bersubsidi ternyata tidak mengurangi defisit neraca perdagangan BBM. Hal ini sangat masuk akal karena BBM adalah barang yang masuk dalam kategori price inelastic. Artinya, perubahan harga BBM tidak mempengaruhi permintaan terhadap BBM. Harga BBM naik, permintaan tidak serta merta turun: semua kendaraan dan alat produksi akan tetap berjalan, berapa pun harga BBM-nya.

 Oleh karena itu, menaikkan harga BBM bersubsidi bukan merupakan jalan keluar untuk mengatasi defisit neraca perdagangan Indonesia. Hanya ada dua cara untuk mengatasi permasalahan defisit neraca perdagangan ini. Pertama, meningkatkan produksi minyak dalam negeri karena peningkatan produksi minyak akan mengurangi impor sehingga mengurangi defisit BBM. Atau, kedua, meningkatkan daya saing produk-produk non-migas/industrial agar bisa bersaing dengan produk-produk asing baik di pasar internasional maupun di pasar dalam negeri. Sayangnya, surplus perdagangan non-migas Februari 2013 turun lagi, dari Rp 1,255 miliar dolar AS Januari 2013 menjadi 778 juta dolar AS. Apakah ini menandakan produk Indonesia kalah bersaing dengan produk Asing? Coba kita perhatikan di sekeliling kita dengan seksama, produk asing rasanya sudah menguasai pasar domestik, yang tentu saja mengakibatkan meningkatnya impor produk non-migas sehingga meningkatkan defisit neraca perdagangan semakin besar.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Ini Alasannya Mengapa Petani Menjadi Miskin Dalam Jangka Panjang

Image
Pada tulisan sebelumnya dengan judul “Ini Alasannya Mengapa Ekonomi Pertanian Terpuruk Untuk Jangka Panjang” (lihat: http://bit.ly/1D9RMum ) dijelaskan bahwa produktivitas sektor pertanian, yaitu output per hektar, pada prinsipnya stagnan dari tahun ke tahun, bahkan cenderung menurun, kecuali ada terobosan inovasi teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman secara signifikan. Dan biasanya inovasi teknologi dimaksud memerlukan waktu yang panjang, dan setelah itupun peningkatan produktivitas akan stagnan lagi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) produktivitas padi selama periode 1993-2013 (= 20 tahun) hanya naik 0,82 persen rata-rata per tahun. Lihat kolom D, baris 21, tabel 1. Tabel 1: Produktivitas Produksi Tanaman Padi Indonesia versus Inflasi: 1993-2013 Sumber: BPS - diolah Peningkatan produktivitas ini sangat penting bagi petani karena pendapatan (nominal) petani akan meningkat sebesar peningkatan produktivitas tersebut (dengan asumsi luas l...
Read more

Akankah Sejarah Berulang Lagi?

Menjelang berakhirnya sepuluh tahun berkuasa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang dikenal dengan sapaan SBY, menjadi pusat sasaran kritik dan kekecewaan masyarakat luas, termasuk pengamat ekonomi, pengamat sosial, pengamat politik, serta kalangan media, khususnya terkait program pembangunan ekonomi yang dijalankannya yang dianggap banyak pihak telah mengalami kegagalan dalam memerangi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial (ketimpangan). Tajuk Rencana di Harian Kompas (halaman 6) pada 4 April 2014 menurunkan tulisan dengan judul “Ketimpangan dan Ironi Pembangunan” yang pada intinya menyoroti kegagalan pembangunan ekonomi kita selama 10 tahun terakhir ini. Bahkan di dalam Tajuk Rencana tersebut dikatakan dengan tegas strategi pembangunan pemerintah yang dikenal dengan pro growth, pro poor, pro job hanya slogan belaka. Sangat ironis sekali. Gegap gempita pujian dan pujaan, serta harapan besar pada 10 tahun yang lalu kini berubah drastis menjadi kritikan pedas, kek...
Read more

Target Penerimaan Pajak 2015 Tidak Tercapai, Pertumbuhan Ekonomi Q2 2015 Melemah

Image
Tulisan ini merupakan bagian 2 dari tulisan berserial yang diambil dari makalah “Anomali Perpajakan Indonesia: Perpajakan dan Pertumbuhan Ekonomi 2015” yang saya sampaikan pada seminar nasional yang diselenggarakan oleh Kwik Kian Gie School of Business pada 16 Juni 2015. Baca juga Bagian 1: Perpajakan dan Kebijakan Fiskal: ‘Blunder’ APBNP 2015, http://bit.ly/1fm2ZPl Pemerintah menetapkan target penerimaan pajak (tanpa PPh Migas) 2015 naik 38,69 persen dari realisasi penerimaan pajak 2014. Kita bertanya-tanya apa dasar penyusunan target tersebut sehingga bisa tinggi seperti itu? Padahal kondisi ekonomi global sedang tidak menentu dan cenderung melemah. Harga komoditas yang merupakan andalan ekspor Indonesia juga belum membaik. Nilai Rupiah juga masih mengalami tekanan akibat kemungkinan penaikan suku bunga AS, yang cepat atau lambat pasti akan terjadi, yang dapat memicu dolar AS keluar dari emerging market termasuk Indonesia. Mengingat kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti diga...
Read more