Pendapatan Pemerintah Dari Penjualan Bensin Premium Mencapai Rp 50 triliun

Setidak-tidaknya satu kali dalam sebulan pemerintah akan menetapkan harga BBM. Untuk periode per 1 Februari 2015, pemerintah memutuskan tidak ada perubahan harga BBM, baik untuk BBM “bersubsidi” (solar dan minyak tanah) maupun “non-subsidi” (khususnya premium).

Alasannya, harga acuan yang digunakan untuk menentukan harga BBM tidak banyak mengalami perubahan.

Penentuan harga BBM pada 19 januari 2015 menggunakan harga rata-rata MOPS (Mean Of Platt Singapore) periode 25 Desember 2014 – 16 Januari 2015. Sedangkan harga BBM per 1 Februari mengacu harga rata-rata MOPS periode 17 Januari – 24 Januari 2015. Menurut pemerintah, harga rata-rata kedua periode tersebut tidak banyak mengalami perubahan sehingga pemerintah memutuskan harga bensin premium maupun solar tidak berubah pada 1 Februari 2015.

Berdasarkan harga premium yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 6.700 per liter (untuk pulau Jawa), pendapatan pemerintah dari penjualan premium tersebut dapat mencapai Rp 50 triliun.

Lihat tabel 1. harga acuan bensin premium berdasarkan MOPS ditetapkan 56,1 dolar AS per barel. Pemerintah menggunakan kurs Rp 12.517 per dolar AS, sehingga harga bensin premium Rp 702.204 per barel, atau Rp 4.471 per liter. Di tambah Alpha BBM sebesar Rp 631 per liter, yaitu biaya distribusi dan penyimpanan seperti formula di dalam tabel 1, maka harga pokok bensin premium menjadi Rp 5.047 per liter.

Sedangkan harga jual eceran bensin premium, sudah termasuk pajak 15 persen (yang terdiri dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 5 persen dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen) di pulau Jawa ditetapkan Rp 6.700 per liter. Artinya, harga jual sebelum pajak Rp 5.826 per liter.

Selisih antara harga jual sebelum pajak (Rp 5.826) dengan harga pokok (Rp 5.047) adalah marjin laba yang diperoleh pemerintah dari tata kelola perdagangan bensin premium setelah tidak disbusidi lagi, yaitu Rp 779 per liter, atau 15,43 persen dari harga pokoknya, atau 13,37 persen dari harga jual sebelum pajak. Lihat tabel 3.

Dengan asumsi konsumsi bensin premium sekitar 30 juta kiloliter (atau 30 miliar liter) setahun maka total laba yang diperoleh pemerintah menjadi Rp 23,37 triliun. Ditambah pajak PBBKB (5%) dan PPN (10%), total pendapatan pemerintah dari penjualan premium mencapai Rp 49,59 triliun. Lihat tabel 4.

--- 000 ---

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Ini Alasannya Mengapa Petani Menjadi Miskin Dalam Jangka Panjang

Image
Pada tulisan sebelumnya dengan judul “Ini Alasannya Mengapa Ekonomi Pertanian Terpuruk Untuk Jangka Panjang” (lihat: http://bit.ly/1D9RMum ) dijelaskan bahwa produktivitas sektor pertanian, yaitu output per hektar, pada prinsipnya stagnan dari tahun ke tahun, bahkan cenderung menurun, kecuali ada terobosan inovasi teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman secara signifikan. Dan biasanya inovasi teknologi dimaksud memerlukan waktu yang panjang, dan setelah itupun peningkatan produktivitas akan stagnan lagi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) produktivitas padi selama periode 1993-2013 (= 20 tahun) hanya naik 0,82 persen rata-rata per tahun. Lihat kolom D, baris 21, tabel 1. Tabel 1: Produktivitas Produksi Tanaman Padi Indonesia versus Inflasi: 1993-2013 Sumber: BPS - diolah Peningkatan produktivitas ini sangat penting bagi petani karena pendapatan (nominal) petani akan meningkat sebesar peningkatan produktivitas tersebut (dengan asumsi luas l
Read more

Realisasi dan Target Penerimaan Pajak 2015 dan 2016: tersandung di lubang yang sama?

Image
Target penerimaan pajak 2015 ditetapkan Rp 1.294,26 triliun pada APBN-P 2015, atau naik 31,41 persen dari realisasi penerimaan pajak 2014 yang sebesar Rp 984,90 triliun. Kenaikan yang sedemikian besarnya ini dirasakan sangat tidak masuk akal, dan mustahil dapat tercapai. Sesuai perkiraan, realisasi penerimaan pajak hingga akhir November 2015 jauh di bawah target, dan dipastikan target 2015 tidak akan tercapai. Bahkan, kekurangan (shortfall) penerimaan pajak tahun 2015 ini merupakan shortfall terbesar sepanjang sejarah, dan mengakibatkan Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito yang baru menjabat selama 10 bulan mengundurkan diri pada awal Desember 2015. Hingga akhir November 2015 (= 11 bulan), realisasi penerimaan pajak baru tercapai Rp 865 triliun, atau sekitar 66,83 persen dari target penerimaan 2015. Artinya, terjadi shortfall sekitar Rp 429,26 triliun, atau sekitar 33.17% dari target 2015. Lihat tabel di bawah ini. Perkiraan Penerimaan Pajak 2015 Dilihat dari pe
Read more

Peran Perpajakan Sebagai Instrumen Redistribusi Pendapatan untuk Mengurangi Kesenjangan Sosial

Image
Permasalahan utama kesenjangan sosial / pendapatan bukan terletak pada sistem ekonomi politik yang tidak pro masyarakat miskin seperti yang didengungkan banyak pihak. Secara natural, pertumbuhan ekonomi akan selalu lebih dinikmati oleh para pemilik modal. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi akan selalu meningkatkan kesenjangan pendapatan ........ More reading ...... klik:  http://bit.ly/2w8egid
Read more