Pendapatan Pemerintah Dari Penjualan Bensin Premium Mencapai Rp 50 triliun

Setidak-tidaknya satu kali dalam sebulan pemerintah akan menetapkan harga BBM. Untuk periode per 1 Februari 2015, pemerintah memutuskan tidak ada perubahan harga BBM, baik untuk BBM “bersubsidi” (solar dan minyak tanah) maupun “non-subsidi” (khususnya premium).

Alasannya, harga acuan yang digunakan untuk menentukan harga BBM tidak banyak mengalami perubahan.

Penentuan harga BBM pada 19 januari 2015 menggunakan harga rata-rata MOPS (Mean Of Platt Singapore) periode 25 Desember 2014 – 16 Januari 2015. Sedangkan harga BBM per 1 Februari mengacu harga rata-rata MOPS periode 17 Januari – 24 Januari 2015. Menurut pemerintah, harga rata-rata kedua periode tersebut tidak banyak mengalami perubahan sehingga pemerintah memutuskan harga bensin premium maupun solar tidak berubah pada 1 Februari 2015.

Berdasarkan harga premium yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 6.700 per liter (untuk pulau Jawa), pendapatan pemerintah dari penjualan premium tersebut dapat mencapai Rp 50 triliun.

Lihat tabel 1. harga acuan bensin premium berdasarkan MOPS ditetapkan 56,1 dolar AS per barel. Pemerintah menggunakan kurs Rp 12.517 per dolar AS, sehingga harga bensin premium Rp 702.204 per barel, atau Rp 4.471 per liter. Di tambah Alpha BBM sebesar Rp 631 per liter, yaitu biaya distribusi dan penyimpanan seperti formula di dalam tabel 1, maka harga pokok bensin premium menjadi Rp 5.047 per liter.

Sedangkan harga jual eceran bensin premium, sudah termasuk pajak 15 persen (yang terdiri dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 5 persen dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen) di pulau Jawa ditetapkan Rp 6.700 per liter. Artinya, harga jual sebelum pajak Rp 5.826 per liter.

Selisih antara harga jual sebelum pajak (Rp 5.826) dengan harga pokok (Rp 5.047) adalah marjin laba yang diperoleh pemerintah dari tata kelola perdagangan bensin premium setelah tidak disbusidi lagi, yaitu Rp 779 per liter, atau 15,43 persen dari harga pokoknya, atau 13,37 persen dari harga jual sebelum pajak. Lihat tabel 3.

Dengan asumsi konsumsi bensin premium sekitar 30 juta kiloliter (atau 30 miliar liter) setahun maka total laba yang diperoleh pemerintah menjadi Rp 23,37 triliun. Ditambah pajak PBBKB (5%) dan PPN (10%), total pendapatan pemerintah dari penjualan premium mencapai Rp 49,59 triliun. Lihat tabel 4.

--- 000 ---

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Ini Alasannya Mengapa Petani Menjadi Miskin Dalam Jangka Panjang

Image
Pada tulisan sebelumnya dengan judul “Ini Alasannya Mengapa Ekonomi Pertanian Terpuruk Untuk Jangka Panjang” (lihat: http://bit.ly/1D9RMum ) dijelaskan bahwa produktivitas sektor pertanian, yaitu output per hektar, pada prinsipnya stagnan dari tahun ke tahun, bahkan cenderung menurun, kecuali ada terobosan inovasi teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman secara signifikan. Dan biasanya inovasi teknologi dimaksud memerlukan waktu yang panjang, dan setelah itupun peningkatan produktivitas akan stagnan lagi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) produktivitas padi selama periode 1993-2013 (= 20 tahun) hanya naik 0,82 persen rata-rata per tahun. Lihat kolom D, baris 21, tabel 1. Tabel 1: Produktivitas Produksi Tanaman Padi Indonesia versus Inflasi: 1993-2013 Sumber: BPS - diolah Peningkatan produktivitas ini sangat penting bagi petani karena pendapatan (nominal) petani akan meningkat sebesar peningkatan produktivitas tersebut (dengan asumsi luas l...
Read more

Akankah Sejarah Berulang Lagi?

Menjelang berakhirnya sepuluh tahun berkuasa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang dikenal dengan sapaan SBY, menjadi pusat sasaran kritik dan kekecewaan masyarakat luas, termasuk pengamat ekonomi, pengamat sosial, pengamat politik, serta kalangan media, khususnya terkait program pembangunan ekonomi yang dijalankannya yang dianggap banyak pihak telah mengalami kegagalan dalam memerangi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial (ketimpangan). Tajuk Rencana di Harian Kompas (halaman 6) pada 4 April 2014 menurunkan tulisan dengan judul “Ketimpangan dan Ironi Pembangunan” yang pada intinya menyoroti kegagalan pembangunan ekonomi kita selama 10 tahun terakhir ini. Bahkan di dalam Tajuk Rencana tersebut dikatakan dengan tegas strategi pembangunan pemerintah yang dikenal dengan pro growth, pro poor, pro job hanya slogan belaka. Sangat ironis sekali. Gegap gempita pujian dan pujaan, serta harapan besar pada 10 tahun yang lalu kini berubah drastis menjadi kritikan pedas, kek...
Read more

Target Penerimaan Pajak 2015 Tidak Tercapai, Pertumbuhan Ekonomi Q2 2015 Melemah

Image
Tulisan ini merupakan bagian 2 dari tulisan berserial yang diambil dari makalah “Anomali Perpajakan Indonesia: Perpajakan dan Pertumbuhan Ekonomi 2015” yang saya sampaikan pada seminar nasional yang diselenggarakan oleh Kwik Kian Gie School of Business pada 16 Juni 2015. Baca juga Bagian 1: Perpajakan dan Kebijakan Fiskal: ‘Blunder’ APBNP 2015, http://bit.ly/1fm2ZPl Pemerintah menetapkan target penerimaan pajak (tanpa PPh Migas) 2015 naik 38,69 persen dari realisasi penerimaan pajak 2014. Kita bertanya-tanya apa dasar penyusunan target tersebut sehingga bisa tinggi seperti itu? Padahal kondisi ekonomi global sedang tidak menentu dan cenderung melemah. Harga komoditas yang merupakan andalan ekspor Indonesia juga belum membaik. Nilai Rupiah juga masih mengalami tekanan akibat kemungkinan penaikan suku bunga AS, yang cepat atau lambat pasti akan terjadi, yang dapat memicu dolar AS keluar dari emerging market termasuk Indonesia. Mengingat kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti diga...
Read more