1 Februari 2015: Pertamax Plus Indonesia 53 Persen Lebih Mahal Dari Malaysia


Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Malaysia per 1 Februari 2015 turun cukup signifikan dari harga sebelumnya (per 1 Januari 2015). BBM jenis Petrol RON95 (setara pertamax plus di Indonesia) turun 21 sen menjadi MYR 1,70 per liter, atau setara Rp 5.899 per liter (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per 30 Januari 2015: Rp 3.470 per ringgit Malaysia). Lihat tabel di bawah ini.

Harga BBM di Malaysia ini jauh lebih rendah dari harga BBM sejenis di Indonesia. Per 1 Februari 2015 harga BBM di Indonesia tidak mengalami perubahan. Harga pertamax plus masih tetap sama, yaitu Rp 9.050 per liter, atau 53 persen lebih mahal dari harga BBM sejenis di Malaysia.

Harga BBM yang sangat tinggi di Indonesia ini pasti menghasilkan laba yang sangat luar biasa besarnya. Pemerintah sebelumnya pernah mengatakan akan membatasi marjin laba pelaku usaha hilir (distribusi BBM) antara 5 persen – 10 persen saja. Tetapi, melihat perbedaan harga yang begitu besar, dapat dipastikan marjin laba pelaku usaha distribusi BBM di Indonesia jauh di atas patokan pemerintah tersebut.

Mengapa terjadi perbedaan harga yang sangat besar antara Malaysia dan Indonesia? Karena pemerintah Malaysia benar-benar mengatur harga eceran BBM secara efektif dan demi kepentingan umum (baca: rakyat). Bagaimana dengan pemerintah Indonesia? Bahkan dibanding dengan harga bensin premium di Indonesia, harga pertamax plus di Malaysia masih jauh lebih murah: Rp 6.700 per liter versus Rp 5.899 per liter. Artinya, harga bensin premium Indonesia 13,5 persen lebih mahal dari harga pertamax plus Malaysia!

Dengan demikian, rakyat patut bertanya, masih adakah keberpihakan pemerintah pada rakyat? Nampaknya keberpihakan ini semakin kabur, semakin tidak jelas, dan hanya ilusi saja.


-- 000 ---

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Ini Alasannya Mengapa Petani Menjadi Miskin Dalam Jangka Panjang

Image
Pada tulisan sebelumnya dengan judul “Ini Alasannya Mengapa Ekonomi Pertanian Terpuruk Untuk Jangka Panjang” (lihat: http://bit.ly/1D9RMum ) dijelaskan bahwa produktivitas sektor pertanian, yaitu output per hektar, pada prinsipnya stagnan dari tahun ke tahun, bahkan cenderung menurun, kecuali ada terobosan inovasi teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman secara signifikan. Dan biasanya inovasi teknologi dimaksud memerlukan waktu yang panjang, dan setelah itupun peningkatan produktivitas akan stagnan lagi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) produktivitas padi selama periode 1993-2013 (= 20 tahun) hanya naik 0,82 persen rata-rata per tahun. Lihat kolom D, baris 21, tabel 1. Tabel 1: Produktivitas Produksi Tanaman Padi Indonesia versus Inflasi: 1993-2013 Sumber: BPS - diolah Peningkatan produktivitas ini sangat penting bagi petani karena pendapatan (nominal) petani akan meningkat sebesar peningkatan produktivitas tersebut (dengan asumsi luas l...
Read more

Akankah Sejarah Berulang Lagi?

Menjelang berakhirnya sepuluh tahun berkuasa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang dikenal dengan sapaan SBY, menjadi pusat sasaran kritik dan kekecewaan masyarakat luas, termasuk pengamat ekonomi, pengamat sosial, pengamat politik, serta kalangan media, khususnya terkait program pembangunan ekonomi yang dijalankannya yang dianggap banyak pihak telah mengalami kegagalan dalam memerangi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial (ketimpangan). Tajuk Rencana di Harian Kompas (halaman 6) pada 4 April 2014 menurunkan tulisan dengan judul “Ketimpangan dan Ironi Pembangunan” yang pada intinya menyoroti kegagalan pembangunan ekonomi kita selama 10 tahun terakhir ini. Bahkan di dalam Tajuk Rencana tersebut dikatakan dengan tegas strategi pembangunan pemerintah yang dikenal dengan pro growth, pro poor, pro job hanya slogan belaka. Sangat ironis sekali. Gegap gempita pujian dan pujaan, serta harapan besar pada 10 tahun yang lalu kini berubah drastis menjadi kritikan pedas, kek...
Read more

Target Penerimaan Pajak 2015 Tidak Tercapai, Pertumbuhan Ekonomi Q2 2015 Melemah

Image
Tulisan ini merupakan bagian 2 dari tulisan berserial yang diambil dari makalah “Anomali Perpajakan Indonesia: Perpajakan dan Pertumbuhan Ekonomi 2015” yang saya sampaikan pada seminar nasional yang diselenggarakan oleh Kwik Kian Gie School of Business pada 16 Juni 2015. Baca juga Bagian 1: Perpajakan dan Kebijakan Fiskal: ‘Blunder’ APBNP 2015, http://bit.ly/1fm2ZPl Pemerintah menetapkan target penerimaan pajak (tanpa PPh Migas) 2015 naik 38,69 persen dari realisasi penerimaan pajak 2014. Kita bertanya-tanya apa dasar penyusunan target tersebut sehingga bisa tinggi seperti itu? Padahal kondisi ekonomi global sedang tidak menentu dan cenderung melemah. Harga komoditas yang merupakan andalan ekspor Indonesia juga belum membaik. Nilai Rupiah juga masih mengalami tekanan akibat kemungkinan penaikan suku bunga AS, yang cepat atau lambat pasti akan terjadi, yang dapat memicu dolar AS keluar dari emerging market termasuk Indonesia. Mengingat kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti diga...
Read more