Subsidi dan Subsidi BBM: Tak Serupa dan Tak Sama

Dengan kesibukan beberapa bulan ini saya tidak sempat untuk menulis permasalahan yang sedang aktual di Indonesia, yaitu permasalahan BBM dan subsidi BBM. Dalam tulisan yang berseri ini sekali lagi saya akan menjelaskan tentang permasalahan BBM. Di bagian pertama ini, saya mencoba untuk memperjelas arti subsidi dan subsidi BBM, yaitu tak serupa dan tak sama.

SUBSIDI
Umpamakan produsen "P" memproduksi public goods dengan biaya Rp 5.500 per unit, sedangkan harga jual public goods tersebut di pasar domestik ditentukan Rp 5.000 per unit. Oleh karena itu produsen P mengalami rugi (=defisit) sebesar Rp 500 per unit. Dalam hal ini kita semua setuju bahwa produsen P harus disubsidi setidak-tidaknya sebesar Rp 500 per unit untuk mempertahankan kelangsungan usahanya kedepan. Lihat tabel 1.
Tabel 1: Defisit dan Subsidi

SUBSIDI BBM 
Kemudian, harga jual public goods dinaikan menjadi Rp 6.500 per unit. Sedangkan, biaya produksi tetap sama yaitu Rp 5.500 per unit. Oleh karena itu produsen P mengalami laba (=surplus) sebesar Rp 1.000 per unit. Pertanyaannya adalah dalam hal ini, apakah produsen "P" perlu disubsidi? Kita semua setuju bahwa produsen "P" mengalami surplus sehingga tidak perlu disubsidi. Lihat tabel 2.
Tabel 2: Surplus dan Tidak Ada Subsidi

Namun, harga public goods di pasar internasional (misalnya di Amerika Serikat) ternyata Rp 8.000 per unit. Dalam hal public goods tersebut adalah BBM (Bahan Bakar Minyak), maka pemerintah, para pengamat ekonomi, media, mengatakan bahwa ada subsidi sebesar Rp 1.500 di public goods tersebut, yaitu selisih antara harga internasional (Rp 8.000) dengan harga domestik (Rp 6.500), meskipun sebenarnya produsen "P" mengalami surplus Rp 1.000 per unit. Lihat tabel 3.

Tabel 3: Subsidi BBM = Selisih harga Internasional & Domestik  

Dari contoh diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa pengertian subsidi dan subsidi BBM adalah tidak sama. Pengertian subsidi secara umum adalah dimana produsen P mengalami defisit sehingga perlu disubsidi. Sedangkan pengertian subsidi BBM adalah selisih anatara harga pasar Internasional dengan harga pasar domestik meskipun produsen P mempunyai surplus.

Jadi, kesimpulannya sangat jelas, untuk menghilangkan subsidi BBM maka harga domestik harus disetarakan dengan harga insternasional, seperti yang sekarang ini sedang terjadi di Indonesia di mana harga BBM Bersubsidi dinaikkan dengan Rp 2.000 per liter: bukankah hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, dimana harga BBM domestik tidak boleh ditentukan oleh harga internasional?



Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Ini Alasannya Mengapa Petani Menjadi Miskin Dalam Jangka Panjang

Image
Pada tulisan sebelumnya dengan judul “Ini Alasannya Mengapa Ekonomi Pertanian Terpuruk Untuk Jangka Panjang” (lihat: http://bit.ly/1D9RMum ) dijelaskan bahwa produktivitas sektor pertanian, yaitu output per hektar, pada prinsipnya stagnan dari tahun ke tahun, bahkan cenderung menurun, kecuali ada terobosan inovasi teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman secara signifikan. Dan biasanya inovasi teknologi dimaksud memerlukan waktu yang panjang, dan setelah itupun peningkatan produktivitas akan stagnan lagi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) produktivitas padi selama periode 1993-2013 (= 20 tahun) hanya naik 0,82 persen rata-rata per tahun. Lihat kolom D, baris 21, tabel 1. Tabel 1: Produktivitas Produksi Tanaman Padi Indonesia versus Inflasi: 1993-2013 Sumber: BPS - diolah Peningkatan produktivitas ini sangat penting bagi petani karena pendapatan (nominal) petani akan meningkat sebesar peningkatan produktivitas tersebut (dengan asumsi luas l
Read more

Realisasi dan Target Penerimaan Pajak 2015 dan 2016: tersandung di lubang yang sama?

Image
Target penerimaan pajak 2015 ditetapkan Rp 1.294,26 triliun pada APBN-P 2015, atau naik 31,41 persen dari realisasi penerimaan pajak 2014 yang sebesar Rp 984,90 triliun. Kenaikan yang sedemikian besarnya ini dirasakan sangat tidak masuk akal, dan mustahil dapat tercapai. Sesuai perkiraan, realisasi penerimaan pajak hingga akhir November 2015 jauh di bawah target, dan dipastikan target 2015 tidak akan tercapai. Bahkan, kekurangan (shortfall) penerimaan pajak tahun 2015 ini merupakan shortfall terbesar sepanjang sejarah, dan mengakibatkan Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito yang baru menjabat selama 10 bulan mengundurkan diri pada awal Desember 2015. Hingga akhir November 2015 (= 11 bulan), realisasi penerimaan pajak baru tercapai Rp 865 triliun, atau sekitar 66,83 persen dari target penerimaan 2015. Artinya, terjadi shortfall sekitar Rp 429,26 triliun, atau sekitar 33.17% dari target 2015. Lihat tabel di bawah ini. Perkiraan Penerimaan Pajak 2015 Dilihat dari pe
Read more

Peran Perpajakan Sebagai Instrumen Redistribusi Pendapatan untuk Mengurangi Kesenjangan Sosial

Image
Permasalahan utama kesenjangan sosial / pendapatan bukan terletak pada sistem ekonomi politik yang tidak pro masyarakat miskin seperti yang didengungkan banyak pihak. Secara natural, pertumbuhan ekonomi akan selalu lebih dinikmati oleh para pemilik modal. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi akan selalu meningkatkan kesenjangan pendapatan ........ More reading ...... klik:  http://bit.ly/2w8egid
Read more