Subsidi dan Subsidi BBM: Tak Serupa dan Tak Sama

Dengan kesibukan beberapa bulan ini saya tidak sempat untuk menulis permasalahan yang sedang aktual di Indonesia, yaitu permasalahan BBM dan subsidi BBM. Dalam tulisan yang berseri ini sekali lagi saya akan menjelaskan tentang permasalahan BBM. Di bagian pertama ini, saya mencoba untuk memperjelas arti subsidi dan subsidi BBM, yaitu tak serupa dan tak sama.

SUBSIDI
Umpamakan produsen "P" memproduksi public goods dengan biaya Rp 5.500 per unit, sedangkan harga jual public goods tersebut di pasar domestik ditentukan Rp 5.000 per unit. Oleh karena itu produsen P mengalami rugi (=defisit) sebesar Rp 500 per unit. Dalam hal ini kita semua setuju bahwa produsen P harus disubsidi setidak-tidaknya sebesar Rp 500 per unit untuk mempertahankan kelangsungan usahanya kedepan. Lihat tabel 1.
Tabel 1: Defisit dan Subsidi

SUBSIDI BBM 
Kemudian, harga jual public goods dinaikan menjadi Rp 6.500 per unit. Sedangkan, biaya produksi tetap sama yaitu Rp 5.500 per unit. Oleh karena itu produsen P mengalami laba (=surplus) sebesar Rp 1.000 per unit. Pertanyaannya adalah dalam hal ini, apakah produsen "P" perlu disubsidi? Kita semua setuju bahwa produsen "P" mengalami surplus sehingga tidak perlu disubsidi. Lihat tabel 2.
Tabel 2: Surplus dan Tidak Ada Subsidi

Namun, harga public goods di pasar internasional (misalnya di Amerika Serikat) ternyata Rp 8.000 per unit. Dalam hal public goods tersebut adalah BBM (Bahan Bakar Minyak), maka pemerintah, para pengamat ekonomi, media, mengatakan bahwa ada subsidi sebesar Rp 1.500 di public goods tersebut, yaitu selisih antara harga internasional (Rp 8.000) dengan harga domestik (Rp 6.500), meskipun sebenarnya produsen "P" mengalami surplus Rp 1.000 per unit. Lihat tabel 3.

Tabel 3: Subsidi BBM = Selisih harga Internasional & Domestik  

Dari contoh diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa pengertian subsidi dan subsidi BBM adalah tidak sama. Pengertian subsidi secara umum adalah dimana produsen P mengalami defisit sehingga perlu disubsidi. Sedangkan pengertian subsidi BBM adalah selisih anatara harga pasar Internasional dengan harga pasar domestik meskipun produsen P mempunyai surplus.

Jadi, kesimpulannya sangat jelas, untuk menghilangkan subsidi BBM maka harga domestik harus disetarakan dengan harga insternasional, seperti yang sekarang ini sedang terjadi di Indonesia di mana harga BBM Bersubsidi dinaikkan dengan Rp 2.000 per liter: bukankah hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, dimana harga BBM domestik tidak boleh ditentukan oleh harga internasional?



Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Ini Alasannya Mengapa Petani Menjadi Miskin Dalam Jangka Panjang

Image
Pada tulisan sebelumnya dengan judul “Ini Alasannya Mengapa Ekonomi Pertanian Terpuruk Untuk Jangka Panjang” (lihat: http://bit.ly/1D9RMum ) dijelaskan bahwa produktivitas sektor pertanian, yaitu output per hektar, pada prinsipnya stagnan dari tahun ke tahun, bahkan cenderung menurun, kecuali ada terobosan inovasi teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman secara signifikan. Dan biasanya inovasi teknologi dimaksud memerlukan waktu yang panjang, dan setelah itupun peningkatan produktivitas akan stagnan lagi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) produktivitas padi selama periode 1993-2013 (= 20 tahun) hanya naik 0,82 persen rata-rata per tahun. Lihat kolom D, baris 21, tabel 1. Tabel 1: Produktivitas Produksi Tanaman Padi Indonesia versus Inflasi: 1993-2013 Sumber: BPS - diolah Peningkatan produktivitas ini sangat penting bagi petani karena pendapatan (nominal) petani akan meningkat sebesar peningkatan produktivitas tersebut (dengan asumsi luas l...
Read more

Akankah Sejarah Berulang Lagi?

Menjelang berakhirnya sepuluh tahun berkuasa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang dikenal dengan sapaan SBY, menjadi pusat sasaran kritik dan kekecewaan masyarakat luas, termasuk pengamat ekonomi, pengamat sosial, pengamat politik, serta kalangan media, khususnya terkait program pembangunan ekonomi yang dijalankannya yang dianggap banyak pihak telah mengalami kegagalan dalam memerangi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial (ketimpangan). Tajuk Rencana di Harian Kompas (halaman 6) pada 4 April 2014 menurunkan tulisan dengan judul “Ketimpangan dan Ironi Pembangunan” yang pada intinya menyoroti kegagalan pembangunan ekonomi kita selama 10 tahun terakhir ini. Bahkan di dalam Tajuk Rencana tersebut dikatakan dengan tegas strategi pembangunan pemerintah yang dikenal dengan pro growth, pro poor, pro job hanya slogan belaka. Sangat ironis sekali. Gegap gempita pujian dan pujaan, serta harapan besar pada 10 tahun yang lalu kini berubah drastis menjadi kritikan pedas, kek...
Read more

Target Penerimaan Pajak 2015 Tidak Tercapai, Pertumbuhan Ekonomi Q2 2015 Melemah

Image
Tulisan ini merupakan bagian 2 dari tulisan berserial yang diambil dari makalah “Anomali Perpajakan Indonesia: Perpajakan dan Pertumbuhan Ekonomi 2015” yang saya sampaikan pada seminar nasional yang diselenggarakan oleh Kwik Kian Gie School of Business pada 16 Juni 2015. Baca juga Bagian 1: Perpajakan dan Kebijakan Fiskal: ‘Blunder’ APBNP 2015, http://bit.ly/1fm2ZPl Pemerintah menetapkan target penerimaan pajak (tanpa PPh Migas) 2015 naik 38,69 persen dari realisasi penerimaan pajak 2014. Kita bertanya-tanya apa dasar penyusunan target tersebut sehingga bisa tinggi seperti itu? Padahal kondisi ekonomi global sedang tidak menentu dan cenderung melemah. Harga komoditas yang merupakan andalan ekspor Indonesia juga belum membaik. Nilai Rupiah juga masih mengalami tekanan akibat kemungkinan penaikan suku bunga AS, yang cepat atau lambat pasti akan terjadi, yang dapat memicu dolar AS keluar dari emerging market termasuk Indonesia. Mengingat kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti diga...
Read more