Anthony Budiawan

Tahun ini beban keuangan masyarakat dan perusahaan sangat berat. Mereka harus bayar bunga dan cicilan kredit tunggakan tahun lalu, ditambah bunga dan cicilan kredit tahun ini. Artinya, daya beli masyarakat 2021 semakin runtuh. Perusahaan harus menunda investasi karena harus bayar bunga dan cicilan. Hal ini diperparah dengan suku bunga pinjaman yang tidak kunjung turun. Ikuti di Political Economy and Policy Studies (PEPS):  https://peps.co.id/307/

Perihal Aset Negara Dan Potensi Pembodohan Publik Semoga informasi menyesatkan bahkan berpotensi membodohi publik terkait Aset Negara yang tembus Rp10.000 triliun bisa diluruskan. Kecuali Kementerian Keuangan memang tidak mengerti tentang hal ini. Semoga tulisan ini bisa menjadi masukan. Ikuti di Political Economy and Policy Studies (PEPS) :  https://peps.co.id/58/

Profil kemiskinan di Indonesia memang mengkhawatirkan. Terdapat 6,56 juta penduduk Indonesia yang tersebar di 29 kabupaten termasuk penduduk sangat miskin dengan pendapatan per kapita di bawah 1.000 dolar AS. Ikuti di Political Economy and Policy Studies (PEPS):  https://peps.co.id/55/

Menjelang Perang Dunia II berakhir, PBB menyelenggarakan konferensi moneter dan finansial di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat (AS), Juli 1944. Pertemuan yang juga dikenal dengan Bretton Woods Conference bertujuan mencari solusi mempercepat pembangunan ekonomi dunia, khususnya Eropa (Barat), dari kehancuran akibat perang. Bretton Woods Conference yang didominasi oleh Amerika Serikat dan Inggris sepakat mendirikan dua institusi dunia dalam bidang moneter dan finansial: 1. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) atau yang dikenal dengan World Bank, dan (2) International Monetary Funds (IMF). Tugas utama World Bank untuk mempercepat pembangunan ekonomi global, sedangkan tugas utama IMF untuk menjaga stabilitas sistem moneter dunia dan nilai tukar, yang sebelumnya sangat bergejolak akibat banyak negara melakukan “manipulasi” mata uangnya dengan cara devaluasi, alias currency war . Sistem moneter Bretton Woods disepakati kembali berbasis gold s

Menurut rencana, Jasa Marga akan memberlakukan transaksi non tunai di seluruh jalan tol di Indonesia ( full ekektronifikasi) per 31 Oktober 2017. Artinya, pengguna jalan tol tidak dapat lagi membayar tol secara tunai, tetapi harus menggunakan kartu (elektronik) tol yang harus diisi saldo terlebih dahulu, alias pra-bayar. Biasanya kartu pra-bayar dikeluarkan langsung oleh perusahaan pemberi jasa / barang seperti yang terjadi di industri telekomunikasi khususnya telpon seluler. Dalam hal ini, kartu pra-bayar Indosat (misalnya) dikeluarkan langsung oleh Indosat, dan penerimaan uangnya juga masuk ke Indosat. Artinya, tidak ada perantara seperti institusi perbankan. Tetapi, (pra-bayar) kartu tol tidak seperti itu. Kartu tol bukan diterbitkan oleh Jasa Marga sebagai penyedia layanan tol, tetapi diterbitkan oleh institusi perbankan, yang saat ini “dikuasai” oleh bank-bank negara (BUMN) seperti Bank Mandiri (e-money) , Bank BRI (e-toll card) , Bank BNI (TapCash) . Menjelang full elek

Menurut rencana, Jasa Marga akan memberlakukan transaksi non tunai di seluruh jalan tol di Indonesia per 31 Oktober 2017. Artinya, pengguna jalan tol tidak ada pilihan lain kecuali menggunakan kartu (elektronik) tol yang harus diisi saldo terlebih dahulu, alias pra-bayar. Seiring dengan rencana penghapusan transaksi tunai tersebut menuju full elektronifikasi (transaksi non-tunai dengan menggunakan kartu tol), para rent seeker (pemburu rente) mencoba menambang profit dari masyarakat yang tidak berdaya, dengan cara mengenakan pungutan biaya (fee) isi ulang (top-up) kartu tol tersebut. Untuk memperlancar usaha ini, para rent seeker menggandeng penguasa agar membuat peraturan yang me-legal-kan pungutan yang tidak ada dasarnya sama sekali. Pemaksaan full elektronifikasi  di seluruh jalan tol pada prinsipnya salah, dan mungkin melanggar peraturan tarif jalan tol. Apalagi pemaksaan ini diikuti pungutan fee top-up kartu tol. Praktek seperti ini sama saja seperti pagelaran monopoli d